PALANGKA RAYA,kalteng.co–Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, Sugianto Sabran-Edy Pratowo, keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalteng tahun ini. Kepastian paslon nomor urut 02 memenangi pesta demokrasi lima tahunan ini berdasarkan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan di Hotel Bahalap, Jumat (18/12).
Berdasarkan pleno terbuka itu, paslon Sugianto Sabran-Edy Pratowo meraup 536.128 suara atau 51,60 %. Sementara penantangnya paslon 01, Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar, mengoleksi 502.800 suara atau 48,40 %. Selisih perolehan suara kedua paslon berkisar di angka 3,2 %.
Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menyebut, pelaksanaan pleno sudah berjalan lancar dan sukses. Rapat yang direncanakan berjalan dua hari, akhirnya bisa diselesaikan dalam sehari saja. Berdasarkan hasil pleno perolehan suara itu, paslon 01 mengajukan form keberatan kepada KPU. Meski demikian pada dasarnya paslon 01 mengapresiasi kinerja KPU
“Semua berjalan lancar, walaupun saksi paslon 01 tidak menandatangani berita acara. Tetapi dalam ketentuan tidak masalah. Hasil rekapitulasi menunjukkan selisih 3,2 persen. Paslon 02 mendapat suara lebih banyak daripada paslon 01,” ungkap Harmain.
Disinggung terkait partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini, dikatakan Harmain, walaupun berada di bawah target nasional, tapi dinilai meningkat dibandingkan pilgub sebelumnya yang hanya mencapai 52 persen partisipasi. Kali ini mencapai 62 persen. Ada kenaikan 10 persen. Artinya, antusias masyarakat cukup baik walaupun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Mengenai kemungkinan gugatan yang dilakukan oleh paslon 01 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Harmain tak menampik. KPU Kalteng, tuturnya, menunggu buku registrasi yang akan dikeluarkan MK.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, rapat pleno yang dilaksanakan kemarin merupakan rekapitulasi untuk mengetahui hasil. Ia mengakui bahwa ada keberatan yang disampaikan oleh tim paslon 01.
“Perihal pelanggaran merupakan hal yang berbeda. Dan semua proses sudah kami tindak lanjuti. Terkait langkah hukum selanjutnya, itu merupakan hak masing-masing paslon. Selanjutnya adalah ranah MK, terkait persyaratan dan lainnya yang harus dipenuhi,” ungkapnya.
Terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Satriadi, sejauh ini Bawaslu tidak menemukan hal itu. Meskipun demikian, Bawaslu selaku lembaga pengawas pilkada sudah melakukan tugas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
Ditemui di lokasi pleno, salah satu saksi paslon 02, Yustinus Tenung menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja dan totalitas penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun pihak keamanan.
“Sejak saat ini tidak ada lagi 01 dan 02, tetapi satu anak bangsa yang akan bersama membangun Kalteng. Oleh karena itu, kepada saksi 01 kami harapkan untuk menandatangani berita acara. Jika belum bisa menerima, maka bisa didorong melalui ruang hukum yang lain,” harapnya.
Menurut Yustinus, jika ada hal yang kurang berkenan selama tahapan pelaksanaan pilkada, pihaknya menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya, tujuan akhir dari semua ini adalah membangun Kalteng ke depannya.
Sementara saksi paslon 01, Junjung Ketaruhan mengatakan, pihaknya tidak menyetujui hasil rekapitulasi KPU provinsi dan penetapan hasil perhitungan suara, dengan alasan banyak terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kalteng.
“Ada terjadi politik uang dengan cara membagi-bagikan uang kepada 17.000 pemilih dari 17 kelurahan di Kabupaten Seruyan, 12 kelurahan di Kabupaten Kotim, 19 kelurahan di Pulang Pisau, dan masih banyak lagi,” tegasnya.
Ia menyebut, jika mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka selisih suara tidak mengacu pada 2 persen. Terkait pelanggaran pilkada, lanjutnya, MK akan mengakomodasi.
“Kami bukannya menolak hasil kegiatan KPU, tetapi kami menolak perolehan suara yang didapatkan. KPU sudah bekerja dengan baik. Kami akan buktikan pada tahapan hukum selanjutnya,” ucapnya penuh keyakinan.
Terpisah, Sriosako selaku ketua tim pemenangan 01 menegaskan bahwa sebelum memutuskan mengajukan gugatan ke tingkat MK, pihaknya sudah menduga bahwa akan terjadi seperti ini.
“Karena itu kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan gugatan. Di MK tidak ada aturan terkait dengan berapa persen minimal selisih suara dan lain-lain. Sekarang sudah ada aturan baru,” katanya.
Pihaknya membulatkan tekad mengajukan gugatan ke MK karena menilai sejak awal sudah ditemukan bukti-bukti pelanggaran di lapangan. Semua berkas sudah dipersiapkan dan akan segara diserahkan ke MK.
“Kami sudah siapkan penembak dan penjaga gawang terbaik,” sebutnya.
Menurut Sriosako, gugatan itu merupakan ajang adu pinalti, karena permainan dianggap draw (seri).
“Kami tentu tidak menerima hasil yang diplenokan KPU. Boleh saja KPU mengumumkan peraih suara terbanyak, tapi kalau menetapkan pemenang, itu tidak boleh, karena masih proses pilkada. Bisa dinyatakan selesa jika di ranah MK ada keputusan yang mengikat,” tegasnya lagi.
Hasil KPU Tak Jauh Beda dengan Real Count 02
Terpisah, Sekretaris PDI Perjuangan Kalteng Sigit K Yunianto kepada Kalteng Pos mengatakan, hasil perolehan suara dari pihak KPU Kalteng dengan real count yang dibuat PDI Perjuangan tidak jauh berbeda. Pasangan nomor urut 01, Ben Brahim S Bahat–Ujang Iskandar, meraih 502.800 suara atau 48,40%, sedangkan pasangan nomor urut 02 Sugianto Sabran–Edy Pratowo meraih 536.128 suara atau 51,60 persen suara dari total 1.038.928 suara sah se- Kalteng, dengan selisih 33.328 suara atau 3,21 %.
“Ini bukan menjadi sebuah kebetulan. Semua kader dan tim dari PDI Perjuangan turut bergerak mengawasi dan mengawal penghitungan suara. Rekap perolehan suara (D hasil kabupaten/kota KWK) yang pihak PDI Perjuangan kumpulkan dari 14 kabupaten/kota sama persis dengan apa yang disampaikan oleh KPU dari 14 kabupaten/kota saat rapat pleno,” jelas Sigit, Jumat sore (18/12).
Hal serupa disampaikan Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Wahid Yusuf. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara hasil pleno kabupaten/kota se Kalteng berdasarkan formulir model D kabupaten/kota-KWK, dibeberkannya, pasangan nomor urut 01, Ben Brahim S Bahat–Ujang Iskandar meraih 502.773 suara atau 48,39 persen. Kemudian pasangan nomor urut 02 Sugianto Sabran–Edy Pratowo meraih 536.128 suara atau 51,61 persen dari total 1.038.901 suara sah se-Kalteng, dengan selisih perolehan suara sebanyak 33.355 atau 3,21 persen.
“Selisih angka sesuai data yang kami kumpulkan dibandingkan dengan yang disampaikan KPU Kalteng tidak begitu jauh. Tim BSNPG sudah bekerja maksimal mengawal penghitungan suara. Saya harap hasil yang telah ditetapkan KPU Kalteng dapat diterima oleh paslon yang kalah,” tutup Yusuf.
Polda Turunkan Kekuatan Penuh
Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah maksimal dalam upaya pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.
Setidaknya 228 personel diterjunkan selama digelarnya rapat pleno oleh KPU Kalteng di Hotel Bahalap. Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, sejumlah personel ditempatkan di luar area rapat pleno maupun di bagian dalamnya. Penjagaan ketat juga dilakukan pada pintu masuk, didukung patroli mobile yang dilakukan polres jajaran.
Selama rapat pleno dilaksanakan, sebanyak 928 personel dikerahkan dalam rangka membantu pengamanan kegiatan. Dengan rincian, 228 personel mengamankan jalannya rangkaian rapat pleno di Hotel Bahalap, 197 personel menjalani pengamanan di Kantor KPU Kalteng, dan 187 personel berjaga di Kantor Bawaslu Kalteng.
Sebanyak 58 personel menjalani pengamanan di rumah pemenangan, 64 personel berjaga di area Bundaran Besar, tim patroli dan pengawalan sebanyak 87 personel, ditambah lima tim CRT yang bersiaga di lima titik lokasi.
“Rapat pleno tingkat provinsi ini merupakan tahapan penting dari rangkaian pilkada tahun ini. Sebelumnya rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota sudah berjalan dengan lancar tanpa kendala,” ujarnya.
Selain pengamanan, sterilisasi juga turut dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi.
“Kekuatan penuh kami kerahkan dan pengamanan dijalankan semaksimal mungkin, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya Polda Kalteng menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berlangsungnya rapat pleno,” tegasnya. (nue/pra/oiq/ce/ala)
