Temukan Kecurangan Penerimaan Anggota Polri, Laporkan ke Nomor WA Ini!
![](https://kalteng.co/wp-content/uploads/2023/04/Dedi-Prasetyo-Penerimaan-Polri-1.jpg)
KALTENG.CO-Institusi Polri berkomitmen penuh dalam membenahi berbagai kecurangan dalam sistem penerimaan Anggota Polisi pada tahun 2023.
Tidak hanya proses pendaftarannya yang dilaksanakans melalui daring atau online, tetapi masyarakat pun diberikan akses untuk melaporkan secara langsung jika menemukan adanya permainan maupun pungutan.
Bisa langsung melaporkan ke nomor whatApp nomor 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri. Semoga saja operator WhatsApp-nya tidak ikut bermain.
Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (dumas) terkait proses rekrutmen calon anggota Polri. Masyarakat bisa melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi melalui nomor 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.
“Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear,” kata Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (12/4/2023).
“Ini adalah operas khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen,” imbuhnya.
Dedi mengatakan, target selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik sampai ll 76 persen atau lebih pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang. Oleh sebab itu, melalui proses rekrutmen yang bersih, diharapkan target tersebut tercapai.
“Brand image yang masih melekat di masyarakat, ‘masuk polisi pakai uang’, ‘masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)’, ‘(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)’. Image ini harus kita ubah,” tegasnya.
Mantan Kadiv Humas Polri ini juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.
“Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen,” ungkapnya.
Dedi memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal untuk pengawasan proses rekrutmen anggota. “Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat. Silakan yang di wilayah gandeng pengawas eksternal lainnya,” jelasnya. (*/tur)