Terkait Perda Prokes, Bupati Kapuas Datangi Dewan

DITERIMA : Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat bersama Kapolres AKBP Manang Soebeti, Kajari Arief Raharjo, Dandim 1011/Klk Letkol Inf Ary Bayu Saputro, dan Ketua Pengadilan Negeri Haga Sentosa Lase, diterima Ketua Pansus III DPRD Kapuas, H. Darwandie terkait Perda Prokes, Selasa (3/8). FOTO GALIH/KALTENG POS

KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat bersama Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti, Kajari Kapuas Arief Raharjo, Dandim 1011/Klk Letkol Inf Ary Bayu Saputro, dan Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Haga Sentosa Lase, mendatangi Gedung DPRD Kapuas, Selasa (3/8/2021) di ruang Rapat Gabungan.

Kedatangan Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) ini bukan tanpa sebab, yakni menemui Pansus III DPRD Kapuas, terkait kelanjutan Peraturan Daerah (Perda) Protokol Kesehatan (Prokes).

Ketua Pansus III DPRD Kapuas, H. Darwandie menjelaskan, adanya audensi dari Bupati bersama Forkopimda disambut baik, dimana untuk konsultasi dalam pandangannya kedepan terkait Perda Prokes.

“Tentu harapan kita Perda Prokes ini berjalan efektif, berdayaguna dan tidak jadi momok di kemudian hari,” tegas H. Darwandie.

Baca Juga:  Tim Gabungan Bekuk Bandar Sabu

Politisi PPP ini, memohon maaf pada semua pihak, jika Perda Protokol ini terlambat, bukan maksud terlambat tapi penuh perhatian untuk dipersiapkan secara matang, salah satunya implementasi daerah yang sudah memiliki Perda Prokes. Apalagi harus dilihat dengan kewilayahan, dan psikologi masyarakat adalah tugas kita.

“Ada hal penting, dan beberapa hal yang akan disempurnakan. Sehingga prinsipnya DPRD, khususnya Pansus III sangat mendukung Perda Prokes ini,” tutupnya.

Sementara Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda, termasuk Kabupaten Kapuas, sehingga diperlukan Perda Prokes ini agar didorong dapat segera diselesaikan.

“kita berharap secepatnya direalisasi dan demikian juga dengan dukungan DPRD dalam melakukan kebijakan,” ucap Ben Brahim.

Baca Juga:  Senin, Kadin Kapuas Gelar Vaksinasi

Bupati mengakui, penegak hukum kesulitan dalam menindak, kalau tidak ada dasar hukumnya, maka diperlukan Perda Prokes tersebut.

“Kita memang harus keras untuk menekan, dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kapuas,” tegasnya.

Kapolres Kapuas, mengakui kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kapuas sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya Juli-Agustus 2021 ini.

Selama ini petugas sudah berusaha keras di lapangan dalam mengendalikan, dan menekankan penyebaran Covid-19. Namun tetap dibutuhkan Perda Prokes agar pelaksanaan berjalan baik.

“Kita yakin adanya Perda Prokes tidak akan menyengsarakan masyarakat dan eksekusi nya tetap unsur kemanusiaan atau tidak akan semena-mena,” tegas Kapolres. (alh)