PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak, memberikan pandangannya terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II DPRD Provinsi Kalteng yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (19/8/2024).
Razak menekankan, pembahasan Rancangan Perubahan APBD merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran.
“Kami di DPRD akan mencermati setiap rincian dari Rancangan Perubahan APBD ini. Penyesuaian yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di sisa waktu Tahun Anggaran 2024,” ujar Razak.
Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi baik di tingkat global, nasional, maupun regional.
“Perubahan APBD ini harus mampu mengantisipasi dampak inflasi dan perubahan ekonomi, serta memastikan program-program prioritas tetap berjalan dengan optimal,” tambahnya.
Menurut Razak, DPRD Kalteng akan fokus pada pembahasan mendetail mengenai program-program prioritas dan anggaran yang diajukan. “Kami akan memastikan bahwa Rancangan Perubahan APBD ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah. “Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sangat krusial dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap isu-isu strategis daerah dan perubahan kebijakan nasional,” tuturnya.
Abdul Razak menutup dengan menyampaikan bahwa DPRD Kalteng siap bekerja sama dalam mencermati dan membahas Rancangan Perubahan APBD 2024 secara komprehensif. “Kami akan memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
