Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan evalu-asi terhadap sistem pengelolaan parkir. Sehingga nantinya dapat di ketahui legalitasnya dan siapa saja yang mengelola secara resmi.
Supaya tidak muncul juru parkir yang tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat yang di pungut parkir tanpa adanya karcis resmi. “Kami akan melakukan koordinasi,
melakukan evaluasi ter-hadap pengelolaan parkir. Supaya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” ujarnya. Ia menambahkan, standarisasi itu di terapkan dalam bentuk pemakaian atribut petugas parkir, kelengkapan identitas, ketersediaan karcis atau kartu parkir, hingga etika dan tata kelola kendaraan di tempat parkir. (son/ens)
