Terpisah, dugaan kasus yang dilakukan oleh Wilmar Group tersebut juga menjadi perhatian serius dari para pegiat lingkungan. Salah satunya yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono menyampaikan, pihaknya sangat terbuka dan siap membantu masyarakat untuk menangani masalah tersebut sesuai dengan ketentuan.Untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya menyarankan perusahaan untuk mengadakan mediasi bersama masyarakat dan pemerintah.
Mediator pun harus benar-benar independen.“Mediatornya harus benar-benar netral dan independen ya, jangan memihak kepada masyarakat atau perusahaan, jangan melihat kepentingan pribadi di dalamnya,” ucapnya saat dikonfirmasi Kalteng Pos via telepon, Jumat (12/2).
Dalam mediasi tersebut, sambungannya, pemerintah terlebih dahulu melakukan pengecekan di lokasi transmigrasi tersebut. Karena ia menilai lahan tersebut tidak bisa dicaplok begitu saja, karena legalitasnya sudah jelas.“Sebenarnya tanpa mediator pun masalah tersebut bisa selesai, asal pemerintah daerah jeli dalam pengecekan terhadap lahan itu, karena sudah jelas pencaplokan tidak boleh dilakukan,” tuturnya.
