BUNTOK, Kalteng.co – Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana menyatakan bahwa program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022 ini tetap diarahkan pada skala prioritas pembangunan.
“Skala prioritas tersebut dititik beratkan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pemulihan ekonomi, dan dukungan terhadap pencegahan dan penanganan dampak inflasi,” katanya saat pidato penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD-P 2022, di Buntok, Selasa (13/9/2022).
Untuk penyusunannya, lanjut Lisda, dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Dalam penyusunannya juga dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Termasuk juga dalam penanganan inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang mulai melandai saat ini,” terang dia.
Ia menjelaskan, adapun postur anggaran berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) ini meliputi pendapatan daerah, dan belanja daerah.
“Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,” kata Lisda.
Sementara Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran menyampaikan raperda APBD 2022 ini kelanjutan dari hasil pembahasan KUA-PPAS beberapa hari lalu.
“Untuk pendapatan pada APBD-P 2022 ini mengalami penambahan sebesar kurang lebih Rp60 miliar,” jelas Farid Yusran.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu juga menerangkan, dana sebesar kurang lebih Rp60 miliar tersebut berasal dari dana bagi hasil pusat dan bagi hasil dari provinsi.
“Pada intinya kegiatan pada 2022 ini lebih difokuskan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Farid.
Acara rapat paripurna DPRD Barito Selatan dengan agenda penyampaian pidato pengantar penjabat bupati atas raperda APBD-P 2022 itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat. (ner)
