Minta Eksekutif Review RAPBD 2022 Barsel

Minta Eksekutif
RAPAT : Legislatif dan Eksekutif Barsel saat mengglar rapat pembahasan APBD Tahun 2022 di aula rapat DPRD Barsel. FOTO JENERI KALTENG POS

BUNTOK, Kalteng.co – Minta eksekutif review RAPBD 2022 Barsel. Dinilai perlu perbaikan, DPRD Kabupaten Barito Selatan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat agar mereviu kembali rancangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, Senin (11/10/2021).

Dikatakan Farid, permintaan untuk mereviu kembali struktur anggaran tersebut, disampaikan legislatif kepada eksekutif berkaitan dengan adanya temuan bahwa laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 ternyata lebih besar dibandingkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Disitu memang ada beberapa hal yang harus direvisi oleh kawan-kawan eksekutif, yang pertama adalah SiLPA tahun lalu, itu harus dihitung betul-betul lah! Jangan seperti yang (tahun) kemarin,itu sekian, ternyata hasil audit BPK lebih kecil, mabuk mencari duitnya untuk membayarnya!” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:  Damang dan Tokoh Adat Harus Menjadi Mercusuar

Selain itu, kata Farid, legislatif juga menolak adanya permintaan dari eksekutif yang berencana untuk kembali berutang dengan pihak ketiga untuk menutupi kekurangan dalam struktur APBD tahun 2022. “Sebab, sebab hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu juga, lanjut orang nomor satu di lembaga Legislatif itu, saat ini Barsel masih memiliki utang dengan pihak ketiga sejumlah Rp50 milyar atau senilai 5 persen dari total APBD tahun 2021 sebesar Rp900 milyar lebih atau lebih besar daripada ratio utang yang diatur dalam perundang undangan.

Baca Juga:  Belum Ada Rekomendasi Riksus BLUD dari TAPD Barsel

“Kemudian yang kedua, mereka (TAPD) ini hendak berutang lagi, (sedangkan) ketentuan mengatakan tidak boleh, tertutup peluang (berutang) itu. Jadi kita minta mereka pelajari kembali dan katanya mau dikonsultasikan dengan pusat, silahkan lah kalau begitu,” ujar Ketua DPC PDIP Barsel itu.

Terkait waktu pelaksanaan pembahasan sendiri, lanjut dia, bahwa semua itu tergantung dari eksekutif.

“Sepanjang mereka (TAPD) mengikuti aturan, seminggu pun bisa selesai. Yang kita tidak bisa itu kan, kalau mereka tidak sesuai aturan, itu persoalannya,” tegasnya. (ner)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *