Perlu diketahui, kata anggota Fraksi PDIP itu, di dalam surat rekomendasi, meminta BPK melakukan evaluasi , seperti ruas jalan Mayor Pithel, MTU – Bangkuang – Teluk Timbau, Jalan Pendang.
“Selain itu kita juga minta BPK mengaudit ruas jalan Desa Baru – Muara Talang. Karena saat kami turun ke lapangan, masih belum terselesaikan,” terangnya.
Selanjutnya, tambah dia, direkomendasikan pula, agar BPK melakukan audit terhadap pengelolaan dana BLUD di RSJS Buntok.
“Sebab dalam pengelolaan dana BLUD itu, ada kejanggalan dan diduga ada pelanggaran prosedur terhadap pengelolaan dana tersebut pada periode 2018-2020,” terangnya.
Dengan adanya pelanggaran prosedur dari pengelolaan dana itu, kata pria akrab disapa Haji Alek, menimbulkan beban utang RSJS yang mencapai angka Rp13,3 miliar.
Dari pengelolaan dana BLUD itu, lanjut Raden Sudarto, ternyata pihak rumah sakit berutang dengan pihak ketiga, namun tidak tercatat dalam neraca utang daerah.
“Jadi saya selaku Ketua Komisi I dan atas nama lembaga Kehormatan minta
BPK segera melakukan audit,” pintanya tegas.(ner)
