Indonesia Gabung “Board of Peace” Donald Trump: Langkah Strategis atau Jebakan Diplomatik?
KALTENG.CO-Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu gelombang diskusi hangat di ruang publik.
Di tengah optimisme pemerintah, kritik tajam justru datang dari kalangan diplomat senior yang mengkhawatirkan implikasi jangka panjang terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia.
Salah satu suara paling vokal adalah Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Melalui pernyataan resminya, Dino menyoroti bahwa keterlibatan Indonesia dalam dewan ini ibarat berjalan di atas “lapangan ranjau” yang penuh risiko.
Kritik Dino Patti Djalal: Penjelasan Menlu Masih Terlalu Normatif
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya telah memberikan klarifikasi awal mengenai alasan Indonesia bergabung. Namun, bagi Dino Patti Djalal, penjelasan tersebut dianggap terlalu abstrak dan belum menyentuh substansi masalah yang kontroversial.
“Penjelasan beliau terlalu abstrak normatif terhadap masalah yang kontroversial, sangat rumit, dan pastinya penuh ranjau,” tulis Dino melalui akun X pribadinya.
Sebagai negosiator utama, Menlu Sugiono didesak untuk memberikan rincian konkret mengenai hak, kewajiban, serta jaminan kesetaraan posisi Indonesia di dalam dewan tersebut agar tidak sekadar menjadi pendukung kebijakan sepihak.
5 Poin Krusial yang Menjadi Sorotan Publik
Kritik terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Trump mencakup beberapa aspek fundamental:
1. Bayang-bayang Proyek Real Estate di Gaza
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi konflik kepentingan ekonomi. Dino mempertanyakan apakah Dewan Perdamaian ini murni untuk kemanusiaan atau justru menjadi kedok bagi proyek pembangunan properti (real estate) internasional di Gaza yang mengabaikan hak-hak kedaulatan rakyat Palestina.
2. Nasib Solusi Dua Negara (Two-State Solution)
Hingga saat ini, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum menunjukkan komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Publik mempertanyakan apakah Dewan ini memiliki pathway (jalur) yang jelas menuju solusi dua negara, atau justru menjauhinya.
3. Posisi Tawar Indonesia dan Dominasi AS
Dino mengingatkan risiko anggota Dewan hanya diposisikan sebagai “anak buah” Trump. Dengan gaya kepemimpinan Trump yang seringkali tidak lazim dan transaksional, independensi politik luar negeri “Bebas Aktif” Indonesia kini sedang dipertaruhkan.
4. Ketimpangan Representasi
Muncul pertanyaan besar mengenai kehadiran Benjamin Netanyahu di dalam Dewan tersebut. Jika Israel hadir, apakah Palestina mendapatkan kursi yang setara? Tanpa representasi Palestina yang adil, Dewan ini dikhawatirkan hanya menjadi alat legitimasi bagi satu pihak.
5. Biaya Keanggotaan USD 1 Miliar yang Fantastis
Sorotan paling tajam diarahkan pada isu fee permanen sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp15,7 triliun) untuk menjadi anggota tetap. Angka yang fantastis ini dinilai sangat transaksional dan elitis, yang justru berpotensi membebani anggaran negara tanpa jaminan hasil yang sepadan.
Hubungan dengan PBB: Rival atau Mitra?
Status kelembagaan Board of Peace juga menjadi tanda tanya besar. Jika organisasi ini mengklaim sebagai institusi internasional, bagaimana koordinasinya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Ada kekhawatiran bahwa badan ini akan menyaingi atau bahkan melemahkan peran PBB dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah.
Menanti Transparansi Pemerintah
Dino Patti Djalal menekankan bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang gamblang dan transparan.
Ia juga mendorong Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, untuk tampil ke publik memberikan pembelaan atau penjelasan teknis yang lebih meyakinkan.
Keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah pertaruhan besar bagi reputasi diplomasi Indonesia di mata dunia, khususnya dalam konsistensi mendukung kemerdekaan Palestina. (*/tur)
