PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan rasa keprihatinannya atas peristiwa berdarah yang terjadi antara kelompok masyarakat Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) belum lama ini.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), H. Achmad Rasyid, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Senin (9/10/2023).
Menurutnya, peristiwa tersebut menimbulkan rasa keprihatinan bersama. ia meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng beserta sejumlah intansi terkait sehingga dapat menginventarisir semua perusahaan di Bumi Tambun Bungai.
“Belajar dari kejadian di Desa Bangkal, pemerintah provinsi dan intansi terkait agar menginventarisir semua perusahaan yang ada di Kalteng. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil IV meliputi DAS Barito ini juga meminta agar pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kalteng, baik dari segi perizinan maupun ketaatan perusahaan dalam aturan perundang-undangan.
“Sudah seharusnya setiap perusahaan di Kalteng mentaati peraturan perundang-undangan baik itu yang mengantur tentang plasma pada sawit, pertambangan, bina desa dan lain-lain,” ujarnya.
Kendati demikian, apabila ada perusahaan yang tidak mengindahkan undang-undang yang berlaku di Kalteng, maka pemerintah wajib memberikan sanksi tegas bahkan berhak mencabut izin dari perusahaan tersebut karena sejatinya semua harus mentaati filsafat Huma Betang yang berlaku di Kalteng agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.
“Perkebunan tidak bisa bekerja di luar dari izin yang sudah ada, apa lagi sampai mengambil lahan masyarakat itu jelas tidak bisa. Perusahaan juga harus menghormati dan menghargai masyarakat, karena itu Pemprov Kalimantan Tengah diminta untuk mengambil langkah tepat dan cepat sehingga kejadian tersebut tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, ” pungkas ketua Fraksi Partai Gerindra ini.(ina)
