OJK dan Perbankan Perkuat Ketahanan Risiko Iklim, Resmikan Indonesia – UK Working Group

KALTENG.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

ICBF kedua ini merupakan kelanjutan forum perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

OJK Dorong Transformasi Sistem Keuangan Selaras Iklim

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya,” ujar Friderica.

Kemitraan strategis tersebut sebelumnya telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Januari lalu.

Menurut Friderica, manajemen risiko iklim kini menjadi komponen strategis dalam arsitektur pengawasan OJK, yang berfungsi sebagai jembatan dalam menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Indonesia – UK Working Group on Climate Financing Resmi Diluncurkan

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama mobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Permodalan Perbankan Tetap Kuat Hadapi Risiko Iklim

Dalam kesempatan yang sama, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik.

Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Dian.

Ia menegaskan bahwa sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat.

ICBF Jadi Forum Koordinasi Pembiayaan Iklim Berkelanjutan

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan.

Forum ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan keberlanjutan yang terukur sekaligus membangun kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.(mur)