PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Surat terbuka untuk Presiden, HMI Palangka Raya tolak politik dinasti. Untuk menyuarakan itu, puluhan mahasiswa melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Selamatkan Bangsa Indonesia Darurat Demokrasi.
Aksi damai tersebut berlangsung di halaman Tugu Soekarno yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Jumat (9/2/2024).
Ketua HMI Cabang Kota Palangka Raya, Rizky Oktaviandy mengatakan, dinamika pemilu tahun 2024 yang terjadi akhir-akhir ini banyak menuai perhatian publik. Hal ini merespon munculnya berbagai pernyataan sikap dari kalangan akademisi bahwa demokrasi indonesia mengalami kemunduran akibat adanya proses cawe-cawe para elit negara yang terafiliasi untuk memenangkan paslon tertentu.
“Demokrasi di Indonesia saat ini seakan sudah hilang kendali, dipicu karena adanya putusan cacat etik MK yang memberi celah politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi,” katanya.
Lanjutnya, ketidaknetralan penyelenggara negara berpotensi memicu ketidakpercayaan publik dan mendorong ketidakpatuhan sosial. Hal ini tercermin dari para elit penguasa yang mempertontonkan sikap politik yang abai terhadap kepentingan rakyat.
Seperti pada 24 Januari 2024 lalu, Presiden RI Joko Widodo dengan lantang menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye, lalu dijelaskan lebih lanjut pada tanggal 26 Januari 2024 yang mengacu kepada Pasal 281 dan Pasal 299 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Jelas pernyataan tersebut memperlihatkan ketidakpahaman presiden secara menyeluruh mengenai subtansi UU tersebut. Makin kesini Jokowi semakin punya nyali untuk merusak dan mengacak-acak demokrasi,” tegasnya.
Pihaknya merasa bahwa demokrasi di negeri ini di ambang kehancuran. Oleh sebab itu narasi masyarakat mengenai Presiden Jokowi beretika, patut dimakzulkan, dan Perusak Demokrasi memang perlu digaungkan lebih keras lagi.
Atas uraian diatas, pihaknya atas nama dari HMI Cabang Palangka Raya menyatakan sikap terdiri dari empat poin terkait hal cawe-cawe dan keberpihakan Presiden terhadap salah satu pasangan calon (Paslon).
Pertama, selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi. Kedua, mendesak Presiden untuk tidak menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.
Ketiga, mengingatkan seluruh aparatur Negara seperti Pejabat Eksekutif, kepala daerah, TNI, dan Polri agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini, dan menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa adanya intimidasi.
Keempat, menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.
Dirinya pun berharap bahwa pernyataan sikap tersebut dapat didengar oleh Presiden Indonesia, sehingga tidak melakukan hal yang diduga dapat merusak demokrasi.
“Jika kami masih melihat Presiden melakukan hal tersebut, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak,” tutupnya.(oiq)
