Titik Balik Konflik Timur Tengah: Pengakuan Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia Resmi Dideklarasikan
KALTENG.CO-Pengakuan Negara Palestina oleh tiga kekuatan global — Inggris, Kanada, dan Australia — pada Minggu, 21 September 2025, menjadi berita utama yang mengejutkan dunia.
Langkah bersejarah ini menandai pertama kalinya anggota G7 secara bersama-sama mengambil sikap yang mendukung kenegaraan Palestina, sebuah langkah yang disebut-sebut akan mengisolasi diplomatik Israel.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Negara-negara ini menyoroti kebijakan ekspansi permukiman di Gaza dan Tepi Barat yang dianggap menghalangi solusi dua negara. Pengakuan ini juga menambah daftar negara yang mengakui kedaulatan Palestina, yang sebelumnya telah didahului oleh Portugal.
Gelombang Pengakuan Global
Pengakuan ini memicu gelombang dukungan dari negara lain. Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan menyerukan gencatan senjata mendesak. Sementara itu, Belgia, Prancis, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, dan Liechtenstein juga dijadwalkan untuk mengumumkan pengakuan serupa dalam konferensi khusus PBB.
Forum ini, yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan untuk menghidupkan kembali peluang solusi dua negara. Hal ini ditandai dengan kehadiran Presiden Prancis Emmanuel Macron di pertemuan tersebut, meskipun Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tidak hadir.
Sikap para pemimpin dunia pun semakin jelas. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menulis di X, “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami untuk membangun janji masa depan yang damai.” Senada dengan itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa langkah ini mengakui aspirasi sah dan telah lama diperjuangkan oleh rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, juga menegaskan bahwa tindakan ini diambil untuk menjaga peluang perdamaian tetap hidup di tengah krisis yang meningkat di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya keamanan Israel yang berdampingan dengan negara Palestina yang layak.
Potensi Respons Keras Israel dan Ancaman Aneksasi
Namun, pengakuan ini tidak berjalan tanpa risiko. Israel diperkirakan akan merespons dengan mengintensifkan aneksasi—tindakan memasukkan wilayah yang bukan miliknya ke dalam kedaulatannya—di Tepi Barat, terutama di koridor E1. Wilayah ini dianggap krusial karena dapat memutus wilayah Palestina dari Yerusalem Timur.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan negara-negara untuk tidak gentar menghadapi ancaman ini. Di Eropa, aneksasi dikhawatirkan dapat memicu sanksi dagang, memperdalam isolasi politik Israel, bahkan berujung pada penangguhan keanggotaan PBB.
Peran Sentral Prancis dan Penolakan dari AS
Gelombang pengakuan ini sebagian besar digerakkan oleh Prancis, yang dipandang Israel sebagai motor penggerak utama. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memperingatkan dalam wawancara bahwa “Kita berada di detik-detik terakhir sebelum solusi dua negara menjadi sepenuhnya mustahil.” Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukanlah hadiah untuk Hamas, melainkan upaya untuk menjaga prospek perdamaian.
Meski demikian, tidak semua negara Eropa sepakat. Jerman, Italia, dan sejumlah negara Baltik masih menolak memberikan pengakuan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk memboikot pertemuan PBB tersebut. Washington bahkan mencoba menghalangi Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berpidato. Namun, Majelis Umum PBB dengan 145 suara memberikan ruang bagi Abbas untuk berbicara melalui sambungan video.
