DPRD Kotim Dukung Perjuangan Naikkan Insentif Anggota BPD
SAMPIT, Kalteng.co – Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menyuarakan harapan lama mereka: kenaikan insentif yang dinilai belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab sebagai mitra pemerintahan desa.
Permintaan tersebut disampaikan dalam forum rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kotim, yang turut melibatkan Asosiasi BPD, Apdesi, Forcasi, dan DPMD Kotim, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan itu, tuntutan utama adalah peningkatan insentif mendekati angka Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang saat ini berkisar Rp3 juta. Saat ini, insentif anggota BPD masih berada di angka Rp1,25 juta per bulan.
Menurut banyak pihak, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, menyerap dan menyampaikan aspirasi warga, hingga memberi persetujuan kebijakan desa. Dalam praktiknya, banyak anggota BPD bekerja hampir setiap hari, terutama di desa-desa yang aktif secara pembangunan dan sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha menyatakan, komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan insentif BPD melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Kami melihat ini sebagai permintaan yang wajar. Peran BPD semakin penting dan harus diimbangi dengan kesejahteraan yang layak,” kata Angga, Rabu (8/10/2025).
Ia juga mencatat bahwa sejak tahun 2020, insentif BPD memang telah mengalami dua kali kenaikan dari Rp750 ribu menjadi Rp1,25 juta, namun belum pernah mencapai level UMK.
Angga menegaskan, proses penyesuaian insentif harus melalui kajian menyeluruh dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Perubahan kebijakan insentif akan membutuhkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum pemberian insentif.
Di sisi lain, Angga mengingatkan bahwa perjuangan ini harus realistis terhadap kondisi keuangan daerah. Berdasarkan informasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim, diperkirakan terjadi penurunan APBD sekitar Rp300 miliar pada tahun 2026 akibat efisiensi belanja nasional.
“Kondisi fiskal akan berdampak hingga ke tingkat desa. Tapi kami tetap komitmen, aspirasi BPD akan kami bawa dan perjuangkan dalam ruang-ruang pembahasan kebijakan,” tegasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
