BUNTOK, Kalteng.co – Pemkab Barito Selatan (Barsel) melakukan sejumlah langkah agar serapan anggaran pada 2023 bisa terserap sesuai dengan ketentuan.
“Karena, berdasarkan hasil penilaian rapat terakhir yang saya ikuti beberapa waktu lalu, hanya serapan anggaran dan stunting yang nilainya masih rendah, sedangkan penilaian bidang lainnya sudah tinggi,” kata Penjabat Bupati Barsel, Lisda Arriyana, Selasa (21/2/2023).
Ia mengatakan, adapun langkah yang sudah dilakukan agar serapan anggaran pada 2023 ini bisa terserap sesuai ketentuan adalah dengan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) pada 2 Januari 2023 lalu.
“Biasanya DPA diserahkan kepada masing-masing SOPD pada April atau Mei, sedangkan pada 2023 ini kita menyerahkannya pada 2 Januari 2023 lalu,” ucapnya.
Dikatakannya, semua itu dilakukan, merupakan langkah yang dilakukan agar penyerapan anggaran bisa terserap dengan baik dalam setiap triwulannya.
Lisda juga meminta kepada pemerintah desa yang ada di daerah ini supaya segera melakukan proses pencairan Dana Desa (DD). Hal itu dilakukan agar serapan anggaran bisa terserap dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
“Sebab, hingga Februari ini hanya dua dari 86 desa yang ada di Barito Selatan yang sudah bermohon untuk pencairan DD tahun anggaran 2023,” terangnya.
Untuk itu, Lisda meminta kepada camat selaku tim verifikasi agar segera melakukan ‘jemput bola’ supaya proses pencairan DD pada masing-masing desa di wilayah kecamatannya bisa dilaksanakan pada Februari ini.
“Sistem jemput bola ini sebagai wujud pelayanan kita kepada desa supaya bisa terserap dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” ucapnya.
Terkait serapan anggaran ini, kata dia, sesuai dengan hasil rapat kerja nasional beberapa waktu lalu dan pihaknya akan menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat kerja pemerintah daerah yang rencananya dilaksanakan awal Maret 2023.
“Semua ini dilakukan dalam upaya untuk bersama-sama menjalankan program kegiatan pemerintah kabupaten yang disusun dan diselaraskan dengan program provinsi dan nasional agar bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Lisda Arriyana. (ner)
