DP3APPKB Kalteng Sosialisasi LPLPP, Dorong Penguatan Peran Perempuan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bawi Bahalap Kantor DP3APPKB Provinsi Kalteng, Rabu (1/10/2025).
Acara diawali dengan laporan panitia oleh Plt. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Suryanto, yang mewakili panitia penyelenggara. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PUG.
Suryanto menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan mengenai peran, fungsi, serta mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan akses layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan.
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, dalam sambutannya menekankan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan juga aktor utama yang mampu menggerakkan perubahan sosial di masyarakat.
“Diperlukan wadah, mekanisme, serta jaringan layanan yang dapat memastikan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil dan setara. Keberadaan LPLPP menjadi penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga layanan di bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun perlindungan dapat tersampaikan secara efektif,” ujar Linae.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat peran organisasi perempuan, lembaga masyarakat, maupun dunia usaha dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di Kalimantan Tengah.
“Melalui kegiatan ini kita berharap lahir kolaborasi nyata untuk mempercepat pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang bermartabat, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari organisasi lintas profesi, tokoh agama, akademisi, aktivis, serta perwakilan organisasi terkait lainnya. Adapun narasumber berasal dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, dengan materi mengenai urgensi pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas serta model dan mekanisme pembentukan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. (pra)
EDITOR: TOPAN
