KUALA KURUN, Kalteng.co – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan Program Tambun Bungai dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2025.
Melalui juru bicaranya, Rusmila, Fraksi PDIP menyoroti enam poin prioritas dalam program tersebut yang dinilai perlu diperkuat pelaksanaannya.
“Terkait Program Tambun Bungai MAJU, kami mengusulkan pada poin ketiga agar penyediaan rumah layak huni tidak hanya menyasar masyarakat kurang mampu, tetapi juga mencakup tenaga pendidik dan tenaga medis di desa atau kelurahan,” ujar Rusmila.
Ia juga menyoroti poin keenam dalam Program Tambun Bungai SEHAT, yang mencakup fasilitasi program satu desa satu ambulans serta pemerataan penempatan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan.
Pada aspek pendidikan, lanjut Rusmila, Program Tambun Bungai CERDAS perlu ditambah dengan program penyediaan perumahan bagi guru serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Ia juga menekankan agar bantuan peralatan olahraga diserahkan langsung kepada kepala sekolah dengan disaksikan oleh kepala desa.
Selanjutnya, dalam Program Tambun Bungai MANDIRI poin kedelapan, Fraksi PDIP mendorong agar rehabilitasi lahan kritis, khususnya bekas area penambangan tanpa izin (PETI), ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Banyak lokasi eks PETI yang meninggalkan lahan tandus dan kubangan luas. Ini harus menjadi perhatian khusus,” tegasnya.
Untuk Program Tambun Bungai BERMARTABAT, pada poin keempat, pihaknya mendorong agar Kuala Kurun dapat bersiap menjadi peserta penilaian Adipura. Oleh karena itu, Pemda diharapkan menetapkan target waktu yang jelas agar OPD teknis dan pemangku kepentingan lainnya bisa melakukan pembenahan sejak awal masa RPJMD.
Adapun untuk Program Tambun Bungai MELAYANI, pada poin pertama, Fraksi PDIP mendorong peningkatan disiplin ASN yang disertai sistem pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang adil dan konsisten.
Di akhir penyampaiannya, Rusmila juga meminta penjelasan terkait perkembangan Program Plasma di bidang perkebunan yang sudah, sedang, dan belum berjalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
“Secara khusus kami juga meminta agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti perbaikan ruas jalan Tewah–Tumbang Miri, karena kondisi kerusakannya sudah sangat parah dan mengganggu arus transportasi orang dan barang,” pungkasnya. (nya)
EDITOR: TOPAN
