DPRD KALTENG

DPRD Kalteng Nilai Program BTS di Gunung Mas Gagal

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng menilai bahwa Program pembangunan Base Tower Tranciver (BTS) di Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mendukung wacana Indonesia Bebas Blank Spot gagal.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, Kuwu Senilawati, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (8/3/2023).

Menurutnya, banyak area pelosok yang telah dibangun tower telekomunikasi, namun tower tersebut masih belum aktif, sehingga program BTS yang dicanangkan oleh pemerintah Pusat tersebut bisa dikatakan gagal.

“Saat melaksanakan reses ke Kabupaten Gumas, seluruh titik yang saya kunjungi hampir semuanya tidak ada sinyal telekomunikasi, salah satunya yakni di Desa Tumbang Takaoi. Padahal Tower BTS sudah dibangun sejak tahun 2022 tetapi belum beroperasi sampai sekarang dan begitu pula dengan sejumlah desa lainnya. Sehingga berdasarkan penilaian saya, program BTS di Kabupaten Gumas gagal,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat ketika melaksanakan reses, keberadaan sinyal telekomunikasi hanya berlangsung selama 2 hari ketika Tower BTS selesai dibangun.

https://kalteng.co

“Sinyalnya hanya ada selama 2 hari setelah Tower selesai dibangun. Selanjutnya tidak ada sinyal lagi karena alat untuk penerima sinyal justru dibawa oleh petugas, sehingga sampai saat ini Tower BTS yang dibangun seperti di Desa Tumbang Korik, Tumbang Takaoi, Tehang, Samui, Karya Bakti  justru ditidak berfungsi dan membuat masyarakat terisolasi,” ujarnya.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

Kendati demikian, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini berharap agar permasalahan masyarakat pelosok di Kabupaten Gumas, khususnya terkait sinyal telekomunikasi bisa mendapat perhatian dari pemerintah, khsususnya dinas/Instansi terkait.(ina)

Related Articles

Back to top button