PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Menindaklanjuti aksi unjuk rasa para guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifikasi Pendidikan (FGBP) sebelumnya, kalangan DPRD Kalteng menggelar audensi bersama para guru dan Pemprov, di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Rabu (7/9/2022).
Koordinator lapangan (Korlap) FGBP, Ronal Valentino, saat dikonfirmasi Kalteng.co usai mengikuti audensi mengatakan bahwa audensi yang dilangsungkan, bertujuan untuk mencari solusi terkait permasalahan Tambahan Penghasilan Pendidikan (TPP) yang saat ini menjadi polemik.
Namun audensi tersebut belum mendapatkan hasil dan solusi, khususnya dari pihak Pemprov sehingga FGBP Kalteng akan kembali berkonsolidasi, guna menentukan langkah-langkah selanjutnya dari para guru, hingga tuntutan agar TPP guru ditingkat SMA/SMK/MA dikembalikan bisa dipenuhi oleh Pemprov Kalteng.
“Sebenarnya hari ini bukan audensi lagi, tapi rapat anggaran yang semestinya sudah mengerucut pada memutuskan, menilai dan menjumlahkan TPP guru. Melalui pertemuan hari ini, tim kami melihat bahwa tidak ada kejelasan dan kepastian dari Pemprov terkait besaran nominal yang akan diberikan kepada guru,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kalteng yang hadir pada saat audensi, dimana DPRD Kalteng mendukung agar TPP guru bisa dimasukan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2022.
“Sisi positifnya, kami mengapresiasi seluruh anggota Dewan yang hadir pada saat audensi, karena mendukung TPP guru kembali dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2022. Namun yang saat ini diragukan adalah tidak adanya kepastian dari Pemprov Kalteng sehingga kita akan menyamakan persepsi sampai tuntutan kita dikabulkan, termasuk opsi terakhir yaitu mogok kerja,” ujarnya.
Disisi lain, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, H. Jimmy Carter mengatakan bahwa audensi terpaksa harus ditunda mengingat belum adanya jawaban maupun solusi dari Pemprov Kalteng. Namun pihaknya siap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para guru agar TPP bisa masuk dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Sembari menunggu jawaban dan solusi dari Pemprov Kalteng, maka audensi ini akan kita tunda untuk sementara. Namun yang pasti, DPRD Kalteng siap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan para guru, agar TPP bisa masuk dalam anggaran perubahan tahun 2022,” pungkasnya. (ina)
