Kemiskinan Masih Tinggi di Murung Raya, DPRD Soroti Akurasi Data dan Efektivitas Program
PURUK CAHU, Kalteng.co – Angka kemiskinan di Kabupaten Murung Raya kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten ini menempati posisi tiga besar dengan persentase kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah, yakni mencapai 6,44 persen.
Temuan ini memicu reaksi dari kalangan legislatif, yang meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, dimulai dari pembenahan data masyarakat miskin.
Anggota DPRD Murung Raya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Liangsoi, menekankan bahwa pendataan yang akurat dan tepat sasaran adalah pondasi utama dari setiap program pengentasan kemiskinan.
“Keakuratan data sangat penting karena menyangkut langsung dengan penyaluran bantuan sosial, baik dari APBD maupun APBN,” ujarnya saat ditemui, Minggu (13/7/2025).
Pernyataan Liangsoi mencerminkan persoalan klasik dalam pelaksanaan program bantuan sosial, yaitu data yang tidak valid mengarah pada bantuan yang salah sasaran dan pada akhirnya menciptakan ketimpangan baru di lapangan.
Menurutnya, proses pendataan tidak bisa hanya mengandalkan data sekunder atau laporan birokratis, melainkan harus dilakukan langsung ke lapangan, melibatkan struktur paling bawah seperti RT, RW, hingga perangkat desa dan kelurahan.
Lebih dari itu, Liangsoi mengajak pemerintah untuk menggali akar penyebab kemiskinan secara lebih menyeluruh. Ia menilai kemiskinan tidak semata soal penghasilan rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti minimnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, sulitnya akses modal usaha, hingga beban tanggungan keluarga yang tinggi.
“Pemerintah harus mengetahui akar persoalannya. Baru dari sana kita bisa rancang solusi yang benar-benar tepat,” tegasnya.
Liangsoi juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang, seperti membuka peluang kerja baru, memperkuat UMKM lokal, mengembangkan program zakat dan bantuan keagamaan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau.
Namun semua program itu, menurutnya, hanya akan efektif jika berlandaskan data yang valid dan diperbarui secara berkala.
“Kami tidak ingin program pengentasan kemiskinan hanya seremonial. Harus menyentuh langsung masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
