Minta Kebijakan Tidak Perpanjang Tekon Ditinjau Ulang

Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Bardiansyah

KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Surat Edaran ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas bernomor 800/352/P31/BKPSDM/2021, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada SKPD Kapuas. Menerangkan surat perjanjian kerja ribuan Tenaga Kontrak (Tekon) di lingkungan Pemkab Kapuas untuk 2022 sementara bakal tidak diperpanjang.

Terkait hal tersebut, mendapatkan perhatian DPRD Kapuas, dan disampaikan Ketua Komisi I DPRD, Bardiansyah, SE.

“Diminta kepada Pemkab Kapuas memikirkan kembali kebijakan tidak memperpanjang Tenaga Kontrak,” ucap Bardiansyah, Kamis (14/10/2021).

Karena itu, lanjut Politisi Partai Nasdem ini, adanya tidak memperpanjang tenaga kontrak akan berdampak, nantinya pengangguran semakin bertambah di Kabupaten Kapuas, dan tentu harus dipertimbangkan kembali secara matang.

Baca Juga:  SPK Ribuan Token Terancam Tidak Diperpanjang

“Kita harapkan itu dipertimbangkan, dan solusinya, apalagi jumlahnya mencapai 6.000 orang,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas, Drs. Aswan, saat dikonfirmasi, Rabu (13/10/2021). 

“Iya benar, ada surat edaran dari Sekda kepada seluruh SKPD yang isinya ada tiga poin itu,” ucap Aswan.

Aswan menerangkan, tidak diperpanjangnya sementara surat perjanjian tenaga kontrak untuk Tahun 2022, dan menunggu nantinya akan dilakukannya uji kompetensi.

“Uji kompetensi akan dilaksanakan, BKPSDM Kapuas bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Asesmen, dan Kompetensi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin,” jelasnya.

Menurut Aswan, uji kompetensi terhadap para tenaga kontrak di Kapuas, dan dilakukan untuk melihat kemampuan tenaga kontrak yang bersangkutan. Selain itu, lanjutnya dalam rangka rasionalisasi anggaran, karena jumlah tenaga kontrak dilingkungan Pemkab Kapuas jumlahnya sekitar 6.000 lebih.

Baca Juga:  Mengurus Pelayanan Pemerintahan Wajib Sudah Divaksin

“6.000 itu jumlahnya terlalu besar. Kalau menurut catatan, anggaran yang diperlukan untuk tenaga kontrak itu sekitar Rp135 miliar,” sebut Aswan.

Ditambahkan Aswan, sebenarnya apabila berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), idealnya jumlah tenaga kontrak di Kapuas sekitar 5.000 orang.

“Idealnya 5.000 orang, jadi 1.000 harus kita kurangi. Cuma karena anggaran kita terbatas, karena rasionalisasi, akhirnya 50 persen yang akan kita kurangi,” tutupnya. (alh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *