PAD Pajak Bangunan Sarang Walet Minim

PAD Pajak
H. Darwandie dan Algrin Gasan

KUALA KAPUAS, Kalteng.co– PAD pajak bangunan sarang walet minim. Komisi II DPRD Kapuas, kembali soroti minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak bangunan sarang walet, sehingga PAD tidak maksimal dalam penarikan pajaknya, dan hal ini akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas, Algrin Gasan, S.Hut, mengakui potensi PAD pajak bangunan sarang burung walet di Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung ini, sebenarnya sangat besar, jika pemerintah daerah mau serius dalam menarik pajaknya sesuai ketentuan.

Baca Juga:  Kapolda Cek Pelaksanaan Vaksinasi di Pasar Kapuas

“Bangunan sarang burung walet di 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas, menurut data lebih dari 1500 bangunan yang seharusnya menjadi sumber PAD yang besar bagi Kabupaten Kapuas,” ungkap Algrin Gasan.

Tapi, lanjut Politisi Partai Golkar ini, sangat di sayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas belum ada inovasi yang tepat untuk melakukan penarikan pajak bangunan sarang burung walet, baik yang ada di desa/kelurahan, kecamatan maupun di Kota Kuala Kapuas.

“Tahun 2021 target dari pajak burung walet hanya Rp2,5 miliar, tapi sampai bulan Nopember 2021 ini, ternyata belum tercapai target tersebut,” pungkas Algrin. (alh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *