MASIH perlukah kita datang ke sekolah? Pertanyaan tersebut menjadi isu hangat belakangan ini. Sebab, pandemi Covid-19 terus bergulir ke sana sini. Itu juga yang menjadi tema penting pada saat webinar beberapa waktu lalu. Dengan mengangkat tema masa depan pendidikan gaya baru di tanah air pasca terjadinya pandemi.
Acara seminar nasional itu diselenggarakan Puspek FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Diikuti oleh banyak pakar ilmu sosial dari berbagai pelosok negeri. Sebagian partisipan tampaknya optimistis pada satu hal. Yakni, datangnya perubahan pendidikan kita di masa depan. Apanya yang berubah? Bagaimana cara kita menyikapi perubahan ini? Inilah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bersama.
Selama ini pendidikan kita hidup dan berkembang di dunia pertama. Dunia yang basisnya pada realitas sosial. Semua orang yang terlibat di dalamnya saling bertatap muka. Proses pengajaran berlangsung di dalam kelas pada waktu singkat. Sumber dan media pembelajarannya berkonsentrasi pada pendidik dan perangkat tekstual. Perkembangan sikap dan perilaku pesertanya dapat langsung dipantau.
Tetapi, pendidikan di dunia pertama tersebut sejak lama mengalami banyak masalah. Dari sudut pandang pendidikan kritis, persoalan itu terkait dengan tiga hal utama. Pertama, posisi pendidik menjadi titik sentral. Sekalipun di level pendidikan tinggi, tak sedikit mahasiswa yang masih senang dicekoki materi. Itu yang menyebabkan relasi sosial yang tak setara di antara mereka. Karena itulah, potensi beragam kekerasan mudah menimpa peserta didiknya.
Kedua, sistem tata kelola dan birokrasi yang sedemikian kompleksnya. Hal ini tentu bukanlah rahasia umum lagi. Pendidikan yang mengurusi masa depan manusia kerap terkendala oleh prosedur teknis berjenjang. Banyaknya meja perizinan, maka banyak orang yang dilibatkan. Pendidikan macam ini memperkuat budaya pengultusan (fetisisme) pada figur otoritas. Bukankah kondisi ini tampak mirip dengan gaya rezim otoritarianisme Orde Baru?
Ketiga, kompetisi lintas institusional. Pada 2018, terdapat 63 kampus negeri (PTN) dan 500 kampus swasta (PTS) dari total 563 universitas di Indonesia. Terdapat 131.867 sekolah dasar negeri (SDN) dan 16.815 swasta dari total 148.682 sekolah. Dari sebanyak 39.640 sekolah menengah pertama, 23.388 berstatus negeri dan 16.254 berstatus swasta. Sementara, dari total 13.695 tingkat sekolah menengah atas, 6.815 sekolah negeri dan 6.880 sekolah swasta. Setiap ajaran baru, semua lembaga pendidikan ini berlomba-lomba berebut siswa dan mahasiswa. Layaknya kontestasi pemilu, mereka saling mengumbar keunggulan lembaga masing-masing.
Sejak pandemi global menjalar juga ke Indonesia, proses pendidikan kita mulai beralih gaya. Dari berbasis dunia nyata menuju ke dunia virtual. Dari dunia pertama ke dunia kedua. Segala bentuk pendidikan gaya lama lantas beralih posisi ke gaya baru pendidikan. Di masa transisi ini, teknologi komunikasi memainkan peran sentral. Interaksi sosial tatap muka tak terelakkan lagi menjadi termediasikan oleh interaksi budaya layar. Menguatnya budaya layar ini telah menggunting jarak ruang dan waktu. Sehingga memungkinkan semua orang mengakses pengetahuan. Dari kota maupun pelosok desa.
Banyak orang yang beranggapan pendidikan tanpa jarak ini menguntungkan kelas menengah. Hal ini wajar karena beberapa alasan. Pertama, kelas menengah secara ekonomi relatif stabil. Sehingga mereka mampu membiayai fasilitas penunjang pendidikan berbasis teknologi ini. Kedua, mereka memiliki tradisi pemikiran terbuka terhadap modernitas. Baginya, gaya baru pendidikan merupakan keniscayaan perkembangan zaman. Ketiga, kelas menengah tergolong kelompok gaya baru (Heryanto, 2015). Sehingga gengsi sosial mereka pun menguat. Sebab, berhasil menikmati konsumsi paket-paket teknologi berbiaya tinggi.
Masalahnya menjadi cukup pelik bagi kelas sosial bawah. Mereka yang sehari-harinya masih bergelut dengan urusan perut sulit mengakses teknologi pembelajaran jarak jauh. Tak semua daerah mereka juga memiliki layanan internet gratis. Karena itu, peralihan menuju pendidikan gaya baru mencekik pengeluaran sehari-hari mereka.
Di sisi lain, pendidikan bagi mereka bukan sekadar transfer pengetahuan. Namun, juga aspek moral dan orientasi praktis. Dibandingkan kota besar, masyarakat di desa sangat kuat dengan aspek budaya tata krama. Bagi mereka, orang yang terpelajar harus semakin beradab kepada orang lain. Di samping itu, apa yang dianggap berpendidikan disamakan dengan siap kerja. Itulah sebabnya, skema kurikulum pendidikan kita sekarang menjadi merdeka belajar. Dengan menyertakan program link-macth. Agar terserap ke dalam dunia industrial nantinya.
Tetapi, dunia industrial tersebut masih terbatas pada keterampilan tangan saja. Sehingga terkesan kurang meluas menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Padahal, berkat adanya pandemi global ini, menjaga jarak aman harus menjadi budaya nasional. Budaya baru hidup sosial ini membutuhkan industri baru juga. Industri baru itu sering dikenal dengan industri kreatif. Misalnya, youtuber, e-entrepreuner, e-sport, e-musikalitas, dan lainnya. Untuk itu, mereka cukup belajar melalui tutorial di media sosial. Pemagangan ini, menurut Dreyfus (2001), merupakan gaya dunia pendidikan hiperlink.
Tahun-tahun ke depan pendidikan gaya baru itu akan terus disambut peminat. Dan ini harus mendapatkan dukungan kebijakan, sistem birokrasi, dan desain kurikulum fleksibel. Perhatian serius pemerintah pun sangat diperlukan. Terutama bagi kelompok kelas bawah dan berada di daerah 3 T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Kini saatnya bangsa ini berhenti bertikai urusan pembelahan politik dan kelompok kepentingan. Itu pun kalau kita semua masih peduli masa depan pendidikan generasi bangsanya. Lalu, tanyakan pada hatimu, kawan. (*)
Penulis Adalah Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya
