“Kami ingin kepastian dari DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat dan kami juga meminta Undang -Undang (UU) Minerba ditinjau kembali dan pemerintah bisa memeprhatikan harga karet dan rotan yang kian anjlok, karena anjloknya harga karet serta rotan berdampak pada kegiatan penambangan,” tandasnya.
Selain itu, demonstran juga meminta penegak hukum lebih humanis melakukan penindakan tanpa harus bersikap anarkis dengan aksi pengerusakan peralatan yang digunakan masyarakat untuk menambang.
“Sudah menjadi tugas polisi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukannya melakukan pengerusakan seperti membakar dan menghancurkan peralatan yang digunakan masyarakat untuk menambang. Oleh karena itu kami berharap agar kedepannya pihak kepolisian bisa melakukukan penertiban dengan cara yang lebih humanis,” cetusnya.
Disisi lain, ketua DPRD Kalteng, Wiyatno SP didampingi Anggota Komisi II Lohing Simon serta sejumlah SOPD mengatakan, sudah menjadi tugas wakil rakyat menyerap aspirasi masyarakat dan yang disampaikan SERANK akan diteruskan ke Pemprov dan Polda Kalteng.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir saat ini dan aspirasi yang disa.paikan akan saya koordinasikan serta saya teruskan ke Pemprov dan Polda Kalteng, agar bisa ditindaklanjuti,” tutupnya.(ina)
