PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Maraknya aksi penjarahan dan panen sawit massal hendaknya perlu dilakukan langkah dan upaya tegas. Fenomena ini terjadi lantaran banyak masyarakat yang tidak paham akan dampak aksi tersebut.
Sehingga perlu upaya baik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama stakeholder melakukan edukasi. Karena masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat kepolisian saja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman.
Menurutnya, bahwa masalah ini memang sudah diperkirakan sejak awal,lantaran berkembangnya kebun sawit baik milik warga maupun perusahaan. Sehingga seluruh elemen masyarajat harus ikut peduli dengab kondisi yang terjadi saat ini.
Termasuk aparat desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan. Hendaknya bersama-sama menjaga agar kejadian tersebut tidak terjadi. Karena masalah ini juga harus dilihat dari keberadaan investasi perusahaan dalam membantu daerah setempat.
“Kami yakin aksi penjarahan dan panen massal seringkali dilakukan oleh warga luar yang notabene bukan penduduk sekitar perusahaan. Kami minta agar perlu adanya upaya dan tindakan tegas tangani masalah ini,” katanya.
Karena aksi penjarahan dan panen massal yang dilakujan oleh kelompok atau warga yang tidak bertanggungjawab ini hanya memikirkan kepentingan sendiri. Mereka ingin mencari keuntungan secara instan dan cepat tanpa bekerja sesuai dengan kemampuannya.
Apalagi dengan melakukan penjarahan dan panen massal ini adalah aksi tindak pidana. Perlu adanya kebersamaan menjaga investasi di Kobar. Hindari terkait masalah maraknya aksi penjarahan dan panen massal yang masih terjadi diwilayah Kalimantan Tengah.
” Kami dorong aparat penegak hukum harus tegas tangani masalah pelaku panen massal dan penjarahan ini. Kalau ditindak merek akan jera dan kapok,” ucapnya.(son)
