PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Semuanya dilakukan baik bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN per 28 Februari sampai dengan akhir Februari 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp460,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp416 miliar (29,6 persen) yoy.
Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi.
Menurut Keoala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti mengatakan, bahwa kenaikan terbesar disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp106,7 miliar (110,2 persen, yoy) dan PPh sebesar Rp50,4 miliar (37,4 persen, yoy). Peningkatan penerimaan PPh karena adanya peningkatan setoran PPh 25/29 Badan. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yaitu Rp 106,74 miliar (110,80 persen, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang besar sebagai dampak pemulihan ekonomi.
Dengan adanya kegiatan usaha yang sudah mulai membaik, sedangkan pada 2022 masih mengalami koreksi yang cukup besar dengan adanya restitusi PPN pada bulan Januari 2022. Sehingga secara akumulasi pada Februari 2023 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan.
Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 0,77 miliar atau – 88,05 persen (yoy) karena masih ada ketetapan PBB tahun pajak 2022 yang belum dibayar.
“Pajak Lainnya naik sebesar 6,05 persen (yoy) karena peningkatan penjualan benda materai. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp0,6 miliar (24,8 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp3,1 miliar (51,2 persen),” katanya.
Pada sisi lain, kinerja Belanja sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai Rp 451,8 miliar. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp367,8 miliar (437,3 persen, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 miliar dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Realisasi Belanja paling tinggi terdapat pada DAU dengan nilai Rp281 miliar (19,4 persen). Alokasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp24,7 M (5,9 persen, yoy), yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp15,1 M (10 persen, yoy).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp29,4 M tumbuh (18,1 persen, yoy). Kondisi tersebut karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal tahun anggaran.
“Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran. Karena para pengelola keuangan masih berfokus pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan,”ucapnya.
Ia menanbahkan, Revisi Pembukaan Blokir telah terbit terutama untuk K/L yang mengelola dana DK dan TP, namun masih terdapat dana blokir sebesar 100 persen dari total pagu pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Realisasi TKDD mencapai Rp405,3 M mengalami kenaikan (848,4 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar terdapat pada DAU Rp281 M (19,4 persen) dan DBH Rp62,2 M (14,8 persen).Hal ini dikarenakan percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. (son)
