Mukhtarudin Menjadi Bukti SDM Kalteng Berkualitas dan Mampu Bersaing
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pengamat Politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (Fisip UPR), Prof. Bhayu Rhama, ST, M.B.A, Ph.D, menilai, pelantikan Drs. Mukhaturudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjadi bukti Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Tengah tidak kalah serta mampu bersaing dengan daerah lainnya.
Pasalnya, Mukhtarudin merupakan putera asli Bumi Tambun Bungai yang telah halang melintang di dunia perpolitikan khususnya tingkat DPR-RI, dan secara resmi dilantik menjadi Menteri P2MI berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 86P Tahun 2025.
“Dari sisi akademisi tentunya kita sangat berbangga karena ada salah satu putera daerah Kaltemg berhasil menduduki jabatan Menteri dan pemegang kebijakan tertinggi baik dari segi bidang dan keilmuannya,” ucap Bhayu, saat dikonfirmasi awak media di Gedung Fisip UPR, Jumat (12/09/2025).
Dikatakannya, Kalteng sebenarnya memiliki SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Namun yang menjadi kendala adalah minimnya peluang atau kesempatan untuk berkompetisi.
“Sosok Mukhtarudin tentunya memiliki banyak pengalaman baik di eksekutif maupun legislatif. Apalagi beliau sudah duduk di DPR-RI selama 3 periode. Artinya pandangan beliau terhadap SDM Kalteng tentu sama seperti apa yang saya sampaikan, dimana SDM Kalteng sangat berkualitas dan mampu bersaing secara global, hanya kendalanya adalah minimnya peluang untuk berkompetisi,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap Mukhtarudin kedepannya mampu memberikan masukan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia khususnya UPR terkait bagaimana melihat peluang serta apa yang dibutuhkan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar Negeri.
“Artinya masukan tersebut sangat penting bagi PTN di Indonesia khususnya UPR, sehingga kita bisa membuat program studi sekaligus pembinaan terkait kesiapan SDM Kalteng untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Apalagi saat ini Fisip UPR sudah mengajukan Magister Ilmu Politik dan Magister Kebijakan Publik yang rencananya akan dibuka pada tahun ajaran 2026 mendatang,” pungkasnya.(Ina) EDITOR: TOPAN
