Barak Militer Solusi Jitu Atasi Kenakalan Remaja dan Dewasa di Masyarakat, Ini Kriteria Nakal versi Dedi Mulyadi!
KALTENG.CO-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan pendekatan uniknya dalam mengatasi kenakalan remaja dan dewasa. Langkah kontroversialnya, yaitu memasukkan mereka ke barak militer untuk pembinaan karakter, menuai pro dan kontra.
Namun, Dedi Mulyadi tampak teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa metode ini efektif untuk membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter.
Pembinaan di Barak Militer: Solusi Alternatif?
Dedi Mulyadi menggandeng TNI dan Polri untuk melaksanakan program pembinaan ini. Para remaja dan orang dewasa yang dianggap “nakal” akan menjalani pendidikan di Depo Pendidikan (Dodik) Rindam III/Siliwangi Jawa Barat. Harapannya, melalui disiplin militer, mereka akan mengalami perubahan positif dalam perilaku dan karakter.
Kriteria “Nakal” Versi Dedi Mulyadi
Dalam konten YouTube yang dibagikannya, Dedi Mulyadi membeberkan kriteria orang dewasa yang akan dimasukkan ke barak militer, antara lain:
- Sering mabuk-mabukan dan membuat kerusuhan di lingkungan sekitar.
- Terlibat dalam geng atau kelompok yang meresahkan masyarakat.
- Suami yang jarang pulang dan mengabaikan tanggung jawab keluarga.
- Suami yang sering terlibat pertengkaran rumah tangga.
- Suami yang sering mengonsumsi minuman keras dan berdampak negatif pada keluarga.
“Tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana, ketika saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kerjanya mabuk-mabuk aja atau bergeng geng di jalanan nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III (Siliwangi) untuk dididik di Dodik ini,” jelas Dedi Mulyadi.
Pembinaan Berbasis Keahlian
Selama menjalani pendidikan di barak militer, para warga “nakal” akan diarahkan untuk mempelajari keahlian tertentu, seperti pertanian, peternakan, perikanan, atau pertukangan. Dedi Mulyadi berencana untuk bekerja sama dengan kontraktor proyek-proyek provinsi agar mereka dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang diserahkan kepada keluarga mereka.
“Nanti ada proyek-proyek provinsi pembuatan jalan, irigasi, bangunan yang sekarang banyak bangunan sekolah mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan tapi diawasi oleh militer untuk bekerja dan gajinya diserahin ke keluarganya nanti akan kita buat pola itu,” ungkap Dedi Mulyadi.
Wacana ini tentu menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas Dedi Mulyadi, sementara yang lain mengkritik pendekatan militeristiknya. Namun, Dedi Mulyadi tetap optimis bahwa program ini akan membawa perubahan positif bagi Jawa Barat. (*/tur)
