KALTENG.CO-Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas komitmennya dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem pengawasan yang tanpa kompromi.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, mengungkapkan bahwa skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya soal dukungan finansial, tetapi juga merupakan instrumen kendali mutu yang ketat.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (2/4/2026), Rufriyanto menjelaskan bahwa operasional SPPG dilandasi oleh prinsip supremasi hukum “No Service, No Pay” (Tiada Layanan, Tiada Pembayaran).
Mekanisme Insentif dan Instrumen Disiplin Rp6 Juta
Program MBG menyediakan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi mitra SPPG. Namun, dana ini bukanlah hibah tanpa syarat. Insentif tersebut berfungsi sebagai punitive control atau alat pemaksa kepatuhan.
Jika sebuah fasilitas SPPG ditemukan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) atau dinyatakan tidak siap beroperasi, maka hak atas insentif tersebut akan langsung dihentikan saat itu juga.
“Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia karena berbagai alasan,” tegas Rufriyanto.
Parameter Ketat Kualitas dan Sanitasi
BGN telah menetapkan indikator spesifik yang dapat memicu penghentian insentif (suspend). Fokus utama terletak pada keamanan pangan dan dampak lingkungan. Beberapa parameter kecacatan mutu yang dipantau meliputi:
Keamanan Air: Terdeteksinya bakteri E.Coli pada filter air SPPG.
Manajemen Limbah: Aliran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampet hingga mengganggu permukiman.
Rantai Dingin (Cold Chain): Kerusakan mesin chiller yang menyebabkan bahan pangan (seperti daging) busuk.
Legalitas Sanitasi: Kegagalan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.
Apabila salah satu poin di atas terlanggar, fasilitas dinyatakan tidak memenuhi status stand by readiness, dan pembayaran insentif dihentikan pada hari yang sama.
Transformasi Tata Kelola Publik yang Strategis
Meskipun skema ini menempatkan risiko operasional sepenuhnya di tangan mitra, Rufriyanto menilai hal ini sebagai bagian dari transformasi besar dalam tata kelola publik. Kebijakan ini bertujuan mengubah paradigma belanja modal menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup generasi mendatang.
BGN mengakui bahwa sebagai program skala besar, penyesuaian operasional masih terus dilakukan. Namun, Rufriyanto menekankan pentingnya melihat nilai strategis Program MBG secara objektif.
“Menafikan nilai strategis program ini hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual,” tambahnya.
Gotong Royong demi Kedaulatan Bangsa
Di akhir penjelasannya, Rufriyanto mengajak publik untuk menelaah kebijakan ini melampaui retorika semata. Skema kemitraan SPPG diharapkan menjadi bentuk gotong royong patriotik antara pemerintah dan mitra swasta/masyarakat.
Tujuannya jelas: menciptakan sistem pemenuhan gizi yang mandiri, kompetitif, dan mampu menjaga standar keamanan pangan tertinggi demi mewujudkan kedaulatan bangsa melalui sumber daya manusia yang berkualitas. (*/tur)
