FGD Percepatan Pembangunan Kelistrikan di Kalteng Digelar Jumat, Willy: Penting Untuk Menemukan Solusinya
JAKARTA, Kalteng.co – Komisi VII DPR RI berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan Gubernur, Bupati, Wali Kota, pimpinan DPRD se-kabupaten/kota Kalimantan Tengah (Kalteng), Dirut PLN, unsur pimpinan PLN wilayah Kalsel-Teng, para manajer listrik desa, dan lainnya. Acara ini akan diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
FGD ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data, dari 1.571 desa di Kalteng, masih terdapat ratusan desa yang belum teraliri arus listrik dari PLN.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Willy Midel Yoseph, menekankan pentingnya diskusi ini untuk menemukan solusi terkait masalah kelistrikan di Kalteng. Menurut Willy, meskipun Kalteng merupakan penyuplai tenaga listrik dari pembangkit yang ada di daerah tersebut, masalah utama terletak pada minimnya akses jaringan ke desa-desa pedalaman.
“Maka dari itu, pada hari Jumat (7/6/2024), seluruh pemangku kepentingan akan berbicara secara langsung dan membuat kesepakatan agar pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, membantu PLN dengan memperhatikan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran pemasangan listrik,” ujar Willy, Rabu (5/6/2024).
Willy, yang akrab disapa WMY, berharap bahwa setelah pertemuan ini, pada tahun 2026 atau 2027, seluruh desa di wilayah pedalaman Kalteng dapat teraliri listrik sesuai dengan target Program Kalteng Terang.
Secara terpisah, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Purwanto, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif FGD oleh Komisi VII. “Terakhir, data yang kami sampaikan menunjukkan ada sekitar 370 dari 1.571 desa di Kalteng yang belum mendapat arus kelistrikan PLN,” ungkap Purwanto.
Menjelang FGD, Purwanto dan jajarannya telah menyiapkan materi dan akan menyampaikan progres yang sudah berjalan serta rencana ke depan untuk desa-desa tersebut, termasuk aspek anggaran yang telah dihitung.
“Karena kebetulan pada rapat FGD nanti kita juga rapat bersama PLN Pusat, maka apa yang kami sampaikan dapat diketahui kebutuhannya, terutama terkait anggaran untuk mendukung kelistrikan di 370 desa tersebut,” tambah Purwanto.
Purwanto juga berharap, agar komunikasi PLN dengan pemerintah desa terus berlangsung baik guna menyukseskan percepatan pembangunan kelistrikan di Kalteng pada 2026 atau 2027. “Sejauh ini, koordinasi dan komunikasi PLN dengan pemerintah desa sudah sangat baik. Harapannya, kita dapat bersama-sama menyukseskan percepatan pembangunan kelistrikan di Kalteng seperti yang sudah ditargetkan,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, memberikan pandangannya terkait pentingnya FGD ini. Menurutnya, pertemuan ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mengatasi tantangan kelistrikan di Kalteng.
“FGD ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengevaluasi kondisi saat ini dan menyusun rencana strategis yang komprehensif guna memastikan seluruh desa di Kalteng mendapatkan akses listrik. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga manajemen PLN, adalah kunci untuk mencapai target ini,” ujar Jisman.
Jisman menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat mendukung upaya percepatan pembangunan kelistrikan di daerah-daerah tertinggal. Ia menggarisbawahi bahwa peningkatan akses listrik di desa-desa tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami di Kementerian ESDM siap memberikan dukungan penuh, baik dalam hal regulasi maupun pembiayaan, untuk memastikan bahwa setiap desa di Kalteng mendapatkan akses listrik. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mencapai target elektrifikasi nasional yang merata,” lanjut Jisman.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN dalam mencapai tujuan ini. “Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait adalah kunci sukses dari program ini. Kami berharap melalui FGD ini, kita dapat menemukan solusi yang efektif dan implementatif,” tambahnya.
Jisman berharap bahwa hasil dari FGD ini akan memberikan arah yang jelas dan konkret untuk percepatan pembangunan kelistrikan di Kalteng, sehingga pada tahun 2026 atau 2027, seluruh desa di provinsi tersebut dapat menikmati manfaat listrik yang layak. “Dengan adanya kerja sama yang solid dan komitmen dari semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (pra/3)
EDITOR : TOPAN
