JAKARTA, Kalteng.co – Kurang dari 20 hari lagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak akan digelar, yakni Rabu 14 Februari 2024.
Anggota DPR RI Mukhtarudin mengingatkan, jika isu terkait suku, ras dan agama (SARA) selalu menjadi isu yang sensitif.
Terlebih, menurut Mukhtarudin, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang jika tidak disikapi dengan bijaksana, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memantik konflik sosial.
“Bahkan menjadi pintu masuk bagi radikalisme,” kata Mukhtarudin, Rabu 24 Januari 2024.
Karena itu, peraih penghargaan Tokoh pejuang Pancasila versi KNPI 2021 ini mengimbau, eksistensi ormas keagamaan, tokoh ulama dan seluruh masyarakat harus tetap bisa berperan menjadi filter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.
“Saya kira tokoh-tokoh agama lah yang menjadi panutan,” imbuh Mukhtarudin.
Merujuk pada hasil survei LSI, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan tokoh agama memiliki persentasi yang cukup tinggi, mencapai 51,7 persen, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap seruan yang disampaikan politisi yang hanya mencapai 11 persen.
Untuk itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menjelaskan bahwa setiap ormas keagamaan di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme.
“Artinya, harus ada kesadaran dan komitmen kolektif, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara yang berketuhanan,” ujarnya.
Caleg DPR RI paling kompeten di daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini menilai, pandangan yang inklusif dan nasionalis sangat penting menjadi jati diri ormas keagamaan.
“Mengingat ormas keagamaan memiliki peran sentral dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Persih tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini pun mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggungjawab yang sama untuk menumbuhkembangkan menjaga soliditas kebangsaan jelang pemilu serentak 2024 mendatang.
“Saya berharap seluruh umat beragama juga memiliki tanggungjawab kolektif yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil dan berkualitas,” tutup Mukhtarudin. (*/pra)
