“Saya harap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan akal sehat. Masing- masing pihak juga tidak boleh merasa benar, karena jika demikian konflik tidak akan pernah selesai. Untuk permasalahan ini kami tidak membela siapapun, karena masing-masing tentunya memiliki hak atas lahan tersebut,”ungkapnya.
Karena sambung Maryani, perusahaan berani menggarab tentunya karena mereka menjalankan sesuai prosedur dan memiliki perizinan. Begitu juga dengan masyarat, tentunya memiliki bukti kuat dan tidak ingin dirugikan.
“Kembali kesemua, kami sarankan agar melakukan mediasi bersama. Kami Komisi II DPRD Kalteng siap mengawal proses mediasi. Jika nantinya sudah menemukan titik terang, tinggal memanggil notaris, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat,”pungkasnya.(pra)
