PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dalam rangka menyambut HUT Kemenrdekaan RI ke-77, kalangan DPRD Kalteng mengingatkan Pemprov terus berbenah dalam aspek pembangunan infrastruktur, khususnya pemerataan pembangunan di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Gerindra, Kuwu Senilawati, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Senin (15/8/2022). Menurutnya, setelah 77 tahun merdeka dari penjajahan, masih banyak masyarakat pelosok yang belum merasakan arti sebuah kemerdekaan khususnya dibidang pembangunan infrastruktur terutama fasilitas listrik.
“Bayangkan saja, kita sudah 77 tahun merdeka, tetapi tidak bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat terutama yang bermukim dipelosok. Karena faktanya masih ada desa belum teraliri jaringan listrik atau hidup dengan kondisi gelap gulita di malam hari,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, banyak dampak positif yang nantinya dirasakan oleh Pemerintah dan masyarakat dengan teralirinya listrik ke pelosok Kalteng.
Sehingga, dalam momentum HUT kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 ini, ia mendorong agar Pemprov Kalteng bersama PT. PLN (Persero) bisa menjadikan program pemerataan jaringan listrik ke wilayah pelosok sebagai program prioritas.
“Setiap melaksanakan kunjungan kedalam daerah, aspirasi dan harapan agar pemerintah bisa memasang jaringan listrik di suatu desa, pasti ada disampaikan oleh masyarakat. Apalagi pada tanggal 17 Agustus mendatang, Indonesia sudah memasuki usia ke-77 dan jangan sampai masyarakat tidak merasakan yang namanya kemerdekaan, termasuk merdeka dari gelap gulita. Oleh karena itu, saya berharap agar pemerataan jaringan listrik ke pelosok Kalteng bisa menjadi program prioritas Pemprov bersama PT. PLN,” ujarnya.
Kendati demikian, sambungnya, pasokan Listrik Kalteng masih bergantung pada Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sehingga ia berharap agar kedepannya Kalteng memiliki pembangkit listrik sendiri yang mampu mengakomodir seluruh wilayah hingga ke pelosok Bumi Tambun Bungai.
“faktanya, pasokan listrik kita memang masih bergantung pada Kalsel. Sehingga hal ini harusnya bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah agar kedepannya kita bisa memiliki pembangkit listrik sendiri yang mempu mengakomodir seluruh wilayah di Kalteng,” tandasnya.
Wakil ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini menjelaskan, untuk membangun pembangkit listrik khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun Pemerintah bisa membangunnya secara bertahap.
“Memang biayanya besar, tetap yang kita pikirkan adalah untuk jangka panjang dan pemerintah bisa membangun secara bertahap. Sehingga kedepannya kita tidak perlu bergantung lagi pada pasokan listrik dari daerah lain,” tutupnya. (ina)
