MUARA TEWEH,kalteng.co-Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Eveready Noor resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dimulai dari Kecamatan Lahei Barat, Senin (17/2).
Eveready Noor mengungkapkan, bahwa pentingnya Musrenbang sebagai forum musyawarah tahunan untuk merencanakan pembangunan daerah yang lebih baik dan terarah. Dia menekankan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2026, harus melibatkan seluruh stakeholder yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten, serta harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi wadah yang sangat penting bagi kita semua untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Kegiatan ini, diharapkan bisa tercapai program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal penguatan ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur yang merata,” ujar Eveready Noor.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Sekda mengajak, pihak perusahaan untuk turut berperan aktif, dalam mendukung pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), terutama di sekitar wilayah perusahaan. Disampaikannya, meskipun tidak semua usulan dapat terakomodir dalam APBD, Pemkab Barito Utara akan terus berupaya setiap usulan yang dianggap realistis dapat diwujudkan di tahun-tahun mendatang.
Muhlis berharap, agar seluruh peserta Musrenbang dapat serius mengikuti pembahasan untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran, dengan menyesuaikan kondisi anggaran Pemkab.
Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Asisten Sekda menegaskan, betapa pentingnya penentuan prioritas pembangunan yang akan diajukan untuk tahun anggaran 2026. “Meskipun anggaran kita terbatas, setiap kegiatan yang diusulkan harus berdampak langsung secara signifikan bagi kepentingan masyarakat,” tegas Eveready Noor.
Dia mengingatkan, semua kegiatan harus didasarkan pada regulasi yang jelas, dan harus fokus pada penyelesaian masalah utama yang mendesak untuk segera dilaksanakan.(Pra)
