KALTENG.CO-Upaya pembersihan praktik nakal dalam penyelenggaraan ibadah haji terus menemui tantangan berat. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) baru-baru ini mengungkap bahwa pergerakan kartel haji kini semakin masif dan mulai merambah ke ranah digital melalui media sosial.
Melalui Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, pemerintah memberikan peringatan keras terkait upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk merusak kredibilitas institusi.
Strategi Media Sosial: Penggiringan Opini dan Adu Domba
Ichsan Marsha menjelaskan bahwa jaringan kartel haji kini tidak hanya bermain di balik meja, tetapi juga aktif melakukan “perang urat syaraf” di media sosial. Strategi yang mereka gunakan meliputi:
Pembunuhan Karakter: Menyerang reputasi pejabat Kemenhaj untuk mereduksi semangat pemberantasan korupsi.
Adu Domba Antar Tokoh: Salah satu contoh nyata adalah upaya membenturkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas.
Penyebaran Hoaks: Menciptakan narasi negatif guna memecah belah dukungan publik.
“Padahal hubungan Pak Dahnil dengan Pak Anwar Abbas begitu baik. Ada oknum yang ingin menggunakan segala cara untuk mereduksi perjuangan kita memberantas kartel haji,” ujar Ichsan melalui akun Instagram resmi @kemenhaj.ri, Kamis (5/2/2026).
Modus Syarikah Tak Lolos Seleksi: Dari Lobi Hingga Unjuk Rasa
Salah satu poin krusial yang dibongkar Kemenhaj adalah perilaku oknum yang mengaku mewakili salah satu syarikah (perusahaan penyedia layanan haji). Modusnya terbilang klasik namun agresif:
Pendekatan Intensif: Oknum terus berupaya berkomunikasi dengan pihak kementerian agar perusahaannya diloloskan dalam pelaksanaan haji tahun ini.
Narasi Negatif Saat Gagal: Ketika hasil seleksi menyatakan syarikah tersebut tidak lolos karena tidak memenuhi standar, oknum tersebut justru membawa massa untuk unjuk rasa.
Tudingan Monopoli: Mereka menyebarkan narasi adanya dugaan korupsi, monopoli, bahkan melabeli Kemenhaj sebagai “Mafia Haji”.
“Saat tidak lolos, mereka justru menyampaikan narasi yang menggiring opini publik bahwa ada monopoli dan korupsi. Ini adalah upaya untuk mengalihkan fakta,” jelas Ichsan.
Komitmen Kemenhaj dan Perlindungan Ibadah Haji
Tudingan yang menyeret nama-nama besar, termasuk isu yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi, dipandang sebagai bagian dari risiko transformasi haji yang lebih transparan. Kemenhaj menegaskan bahwa pemberantasan kartel adalah syarat mutlak agar jamaah haji mendapatkan pelayanan terbaik tanpa diperas oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Mengapa Masyarakat Perlu Mendukung Kemenhaj?
Pemberantasan kartel haji bukan hanya soal administrasi, melainkan tentang:
Kepastian Harga: Mencegah biaya haji yang melambung tinggi akibat permainan broker.
Kualitas Layanan: Memastikan syarikah yang terpilih adalah mereka yang kompeten, bukan yang memiliki kedekatan dengan oknum.
Keadilan bagi Jamaah: Menjamin setiap rupiah yang dibayarkan jamaah kembali dalam bentuk layanan yang layanan yang layak.
Ichsan Marsha meminta publik untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif di media sosial yang tidak jelas sumbernya. Perang melawan kartel haji membutuhkan dukungan kolektif dari masyarakat luas.
“Kami meminta dukungan publik agar praktik kartel ini bisa segera diberantas hingga akarnya,” pungkasnya. (*/tur)
