Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan 2025
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini di tandai dengan kehadiran Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun 2025, yang di gelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/7/2025).
Rakor ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan di lapangan. Program strategis ini di proyeksikan sebagai upaya nyata memperkuat ketahanan pangan serta mendorong terwujudnya swasembada padi melalui peningkatan produksi pertanian di Kalteng.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, semua pihak di minta untuk bekerja cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Kalteng harus ambil bagian secara serius dalam agenda nasional ini,” tegasnya.
Agustiar juga menyoroti pentingnya peran daerah dalam mendukung program nasional. Menurutnya, keberhasilan program seperti cetak sawah dan OPLAH tidak bisa lepas dari sinergi antarlembaga serta dukungan anggaran daerah (APBD) sebagai pelengkap APBN.
“Semua stakeholder, termasuk Kejaksaan, TNI, Polri, dan akademisi, harus bersatu dalam koridor kerja sama dan koordinasi. Kita tidak boleh bekerja sektoral,” tambahnya.
Ada Sekitar 35.000 Hektare Lahan Yang Sedang Dalam Proses Pengerjaan
Untuk tahun 2025, Provinsi Kalteng menargetkan pembukaan lahan sawah baru seluas 85.740 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67.149 hektare telah di kontrakkan. Sementara itu, program optimalisasi lahan tahun ini di rancang mencakup 6.482 hektare.
Pemerintah daerah pun telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH, yang terdiri atas lintas sektor, mulai dari Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, unsur TNI, perwakilan Kementerian Pertanian, penyedia jasa konstruksi, hingga kalangan akademisi.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, selaku moderator rakor, menegaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan lahan yang telah di kontrakkan, tanpa menambah kontrak baru.
“Ada sekitar 35.000 hektare lahan yang sedang dalam proses pengerjaan dan harus kita selesaikan sesuai target. Evaluasi menyeluruh akan di lakukan agar kualitas dan kuantitas hasil kerja sesuai kontrak,” katanya.
Leonard juga mengusulkan agar rapat koordinasi di lakukan secara mingguan selama dua bulan ke depan untuk mempercepat evaluasi dan progres lapangan. Fokus pengawasan akan di arahkan ke tiga wilayah utama: Kapuas, Pulang Pisau, dan Seruyan.
“Selain itu, kami juga akan menetapkan lokasi sekretariat bersama, bisa di Kantor Gubernur atau di Kantor Dinas TPHP, untuk mempermudah koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Rakor ini turut di hadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi, Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Satgas Percepatan OPLAH, serta jajaran kepala perangkat daerah dan dinas pertanian kabupaten/kota se-Kalteng. (pra)
EDITOR : TOPAN
