SAMPIT ,KALTENG.CO– Petani padi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menolak rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras dengan tujuan pengamanan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19.
“Kalau bisa janganlah impor beras,” kata Bahrun salah seorang petani di Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Jumat (9/4).
Menurutnya, jika pemerintah melakukan itu akan berdampak pada harga jual beras lokal, terutama di Kabupaten Kotim sendiri. Alasan tersebutlah yang membuat pihaknya menolak pemerintah melakukan kebijakan tersebut.
“Yang di khawatirkan, kalau sampai impor maka gabah petani tidak terserap pasar. Padahal ini sedang panen padi. Ini kan bisa membuat harga gabah saat ini merosot,” keluh petani tersebut.
Di tambahkannya, jika pemerintah impor beras maka beras lokal akan turun harganya. Standar harga beras lokal adalah Rp 10 ribu sampai Rp 11 ribu, sedangkan beras impor harganya sangat rendah yaitu hanya Rp 8 ribu saja.
“Beras dari luar murah yaitu Rp 8 ribu, jadi tidak laku beras petani kita,” katanya.
Dengan begitu, dirinya berharap pemerintah dapat mengelola dan menggalakkan petani padi lokal. Agar petani dapat memproduksi padi lebih banyak dan unggul.
“Kalau pemerintah mau impor harusnya lihat waktu dan kondisi. Ini kan lagi panen raya, harusnya pemerintah menyerap bera bukan malah impor,” ujarnya.
Bahrun berharap pemerintah tidak melakukan impor beras dan lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor, jika perlu Indonesia yang melakukan ekspor beras. (nis/ans)
