KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Satpol PP dan Damkar Kapuas, merupakan instrumen penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), namun dalam menjalankan tugasnya harus sesuai ketentuan, serta tetap humanis. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kapuas, H. Parij Ismeth Rinjani, SH.
“Harus diakui Satpol PP adalah penting dalam penegakan Perda, tapi semua harus sesuai ketentuan, tegas dan utamakan humanis,” ungkapnya.
Legislator biasa disapa Ismeth ini, mengakui dalam penegakan Perda pasti ada perlawanan, atau pelanggaran, dan itu bukan untuk ditindak secara kasat. Apalagi sampai merugikan masyarakat, baik secara materi maupun jiwa, jadi harus humanis.
“Sosialisasikan, himbauan, persuasif, dan baru ada penindakan dengan tetap humanis juga santun. Sebab masyarakat juga berhak dilindungi dengan baik,” tegasnya Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas ini, menilai dalam penegakan Perda tidak harus menindak dengan keras, dan semuanya dapat dilakukan secara persuasif, serta mengedepankan musyawarah. Karena Perda dibuat untuk mengatur, dan yang diatur adalah masyarakat Kabupaten Kapuas yang tetap harus dilindungi.
“Aturan sangat perlu, tapi ditegakkan dengan baik dan masyarakat dihimbau untuk mematuhi ketentuan yang sudah diatur,” pungkasnya. (alh)
