Bupati Barsel Sambut Kebijakan WFA, Tapi Tekankan Perlu Kaji Ulang di Daerah Pedalaman
BUNTOK, Kalteng.co – Bupati Barito Selatan (Barsel), H. Eddy Raya Samsuri, ST., MM., turut menanggapi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara fleksibel dari lokasi mana pun atau Work From Anywhere (WFA).
Meskipun mendukung semangat transformasi birokrasi dan efisiensi kerja, Eddy Raya menilai bahwa penerapan kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi faktual di wilayah kabupaten, terutama di daerah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital.
“Secara prinsip, WFA adalah kebijakan yang progresif. Tapi kita di daerah seperti Barsel harus melihat realitas di lapangan. Belum semua desa memiliki akses internet yang stabil,” ujar Eddy Raya di sela kegiatan monitoring pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, tidak semua jenis pekerjaan ASN bisa dijalankan dari jarak jauh. Di daerah yang memerlukan kehadiran langsung untuk pelayanan publik seperti dinas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi, sistem kerja fleksibel perlu dikaji secara cermat.
“Kami sangat mendukung inovasi, tapi jangan sampai fleksibilitas justru memperlambat pelayanan ke masyarakat. Terutama di kecamatan dan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan,” tegasnya.
Eddy Raya menyebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sedang mengkaji sektor-sektor mana yang memungkinkan untuk menerapkan WFA secara terbatas. Ia juga menyampaikan bahwa regulasi teknis dari pemerintah pusat harus memberikan ruang diskresi kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Fleksibilitas itu bagus, tapi kita juga butuh kepastian bahwa target kerja tercapai. Evaluasi harus dilakukan rutin, termasuk melalui indikator kinerja berbasis output, bukan hanya kehadiran,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan WFA di lingkup Pemkab Barsel, pihaknya juga menekankan pentingnya dukungan teknologi, perangkat kerja, serta literasi digital ASN agar sistem baru ini tidak menimbulkan kesenjangan.
“Kami tidak ingin ada ASN yang bekerja dari mana saja tapi tanpa arah. Sistem pengawasan dan pelaporan berbasis digital harus jalan, dan ASN juga harus diberi pelatihan,” tuturnya.
Dengan pendekatan selektif dan berbasis kondisi lapangan, Eddy Raya memastikan bahwa Pemkab Barsel akan tetap mengutamakan pelayanan publik yang cepat, adil, dan merata, sembari mengikuti arah reformasi birokrasi nasional. (pra)
EDITOR : TOPAN
