PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Suara-suara lantang terdengar menggema dan cukup keras di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (24/7/2025).
Siara itu berasal dari puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, dan organisasi tergabung dalam Aliansi Gerakan Tolak Intoleransi Kalteng (GERTAK Kalteng) menggelar aksi damai menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis agama yang ada di Bumi Tambum Bungai.
Dengan spanduk besar bertuliskan “TOLAK INTOLERANSI UMAT BERAGAMA DI BUMI TAMBUN BUNGAI”, massa menyuarakan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Mereka mendesak:
1. Kementerian Agama menjamin hak seluruh umat beragama menjalankan ibadah tanpa diskriminasi.
2. Aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk menghalangi kegiatan keagamaan.
3. Gubernur Kalteng menjamin keadilan dan kesetaraan tanpa memandang suku, agama, atau ras.
4. Penolakan total terhadap segala bentuk intoleransi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Aksi berlangsung damai, diwarnai orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Koordinator aksi, Aris dalam orasinya menegaskan, aksi ini lahir dari keprihatinan atas meningkatnya insiden intoleransi di sejumlah daerah.
“Kami tidak ingin bumi Tambun Bungai terkontaminasi oleh radikalisme dan politik identitas. Kalteng harus menjadi benteng toleransi,” ucapnya.
Ia menyinggung maraknya kasus pelarangan ibadah, penyegelan rumah ibadah, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang mencoreng semangat kebhinekaan.
“Kami tidak ingin adanya intoleransi di wilayah Kalteng yang tentunya itu dapat mencoreng nilai-nilai kebhinekaan dari leluhur kita di masa lampau,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kalteng, Katma F Dirun menyampaikan, apresiasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di Kalimantan Tengah.
“Falsafah Huma Betang mengajarkan kita hidup berdampingan dalam keberagaman. Pemerintah tidak pernah menolak pembangunan rumah ibadah. Kami terus mendorong suasana Kalteng yang damai dan inklusif,” bebernya.
Sementara itu, dari sisi keamanan, Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi melalui Kabag Ops Kompol Permadi menjelaskan, ratusan personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi.
“Tugas kami menjamin keamanan seluruh pihak—baik peserta aksi maupun masyarakat umum. Kami mengedepankan pendekatan humanis dan profesional agar kegiatan berlangsung tertib,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
