Mendagri: Bantuan Harus Tepat Sasaran untuk Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi kunci percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda pada Program 3 Juta Rumah serta optimalisasi pengentasan kemiskinan, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Tito menekankan bahwa penyaluran bantuan harus berlandaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini dihimpun melalui survei di seluruh daerah dengan mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Survei tersebut melengkapi informasi penting seperti kondisi rumah, penghasilan, hingga aspek sosial-ekonomi lain yang tidak tercatat dalam NIK.
“Fitur-fitur tambahan inilah yang membuat data lebih lengkap, sehingga kita tahu siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, data BPS dipadukan dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga menjadi satu basis data terpadu. Tito menegaskan, data ini bersifat dinamis karena akan terus diperbarui sesuai kondisi lapangan.
Selain ketepatan data, ia juga mendorong Pemda untuk menggali akar masalah kemiskinan di daerah. Setiap wilayah, kata Tito, memiliki karakteristik berbeda, sehingga solusinya pun harus spesifik.
“Teman-teman daerah harus membaca persoalan di lapangan, lalu merancang program untuk mengatasi masalah yang membuat masyarakat tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengakui bahwa meski tren penurunan kemiskinan cukup positif, lajunya masih di bawah target.
Menurut Muhaimin, inflasi daerah sangat memengaruhi tingkat kemiskinan. “Provinsi yang inflasinya meningkat, garis kemiskinannya juga naik, dan itu berisiko menambah jumlah penduduk miskin,” jelasnya.
Ia menegaskan, strategi penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga harus menyentuh pemberdayaan. Ada tiga pendekatan yang disebutnya penting, yakni:
1. Mengurangi beban pengeluaran dasar melalui jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran,
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses lapangan kerja,
3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan lewat perbaikan hunian, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan.
“Jika strategi ini dijalankan bersama-sama, maka target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa lebih cepat tercapai,” tandasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
