JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Drs. H. Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah tidak hanya hadir melalui payung hukum, tetapi juga membekali calon pekerja dengan keterampilan dan pendidikan vokasional agar lebih siap menghadapi persaingan global.
Pernyataan ini disampaikan Mukhtarudin usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri P2MI, Jumat (12/9/2025). Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian penuh disebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di sektor tenaga kerja internasional.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara. Kita tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tapi juga memastikan mereka memiliki keterampilan, mentalitas, serta perlindungan yang kuat,” ujar Mukhtarudin.
Pemerintah menargetkan capaian remitansi PMI sebesar Rp439 triliun pada 2025, meningkat tajam dibandingkan 2024 yang mencapai Rp251 triliun. Bank Indonesia mencatat, pada triwulan I-2025 saja, devisa dari kompensasi tenaga kerja TKI telah mencapai USD74 juta, dengan total remitansi USD4,139 juta.
Kontribusi besar PMI sebagai pahlawan devisa semakin penting di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan serius seperti eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang masih menjadi ancaman, terutama bagi pekerja migran di sektor informal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Mukhtarudin menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasional. Sejumlah program prioritas yang disiapkan Kementerian P2MI di antaranya:
• Standarisasi kurikulum vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
• Kelas Migran di SMA dan SMK, agar siswa sejak dini dibekali keterampilan, bahasa, dan kesiapan mental.
• Pelatihan Bela Negara yang mencakup aspek fisik, mental, budaya Indonesia, serta adaptasi di negara tujuan.
• Desa Migran Emas di NTB sebagai model pusat informasi, pelatihan, dan perlindungan hukum bagi calon PMI.
Selain itu, program kerja sama dengan PT BIRU untuk pelatihan vokasi ke Jepang akan dilanjutkan, termasuk peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan bahasa.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, menyambut positif kehadiran Mukhtarudin sebagai menteri baru. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang lebih kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas serta perlindungan PMI. “Pekerja migran yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya, sekaligus membawa nama baik bangsa,” ungkap Sarmuji.
Mukhtarudin menegaskan, peningkatan kapasitas PMI bukan hanya soal devisa, tetapi juga tentang memperkuat identitas bangsa. “Remitansi bukan sekadar kiriman uang, tetapi kekuatan ekonomi berkelanjutan. Lebih dari itu, PMI adalah duta bangsa yang membawa martabat Indonesia di kancah internasional,” tegasnya.
Meski berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, hingga perubahan regulasi internasional tetap ada, pemerintah optimistis dengan dukungan penuh Asta Cita Presiden Prabowo. Kementerian P2MI ditargetkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan PMI yang handal, terlindungi, dan bermartabat. (pra)
EDITOR: TOPAN
