DPRD Kalteng Tekankan Pemerataan Layanan Dasar demi Percepat Pembangunan Daerah Pelosok
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius. Hingga kini, sejumlah daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah, menilai masih adanya ketimpangan pelayanan dasar di wilayah terpencil menjadi tantangan yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat yang diterima DPRD menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana dan masih sering dikeluhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (16/6/2026). Ia menjelaskan, keterbatasan akses jalan dan minimnya tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
Karena itu, Nafsiah menegaskan pentingnya langkah nyata dan berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah. Pemerataan pembangunan, katanya, harus menjadi prioritas agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali. “Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” lanjutnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan daerah terpencil memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
DPRD Kalteng juga berharap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai forum tidak berhenti sebatas penampungan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan dan program konkret yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Dengan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, kualitas pelayanan publik di wilayah pelosok diharapkan semakin membaik. Selain itu, pemerataan pembangunan diyakini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (pra)
