KALTENG.CO-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memberikan penegasan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Ia meminta agar rantai pasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didominasi oleh pelaku usaha kecil, bukan hanya pengusaha bermodal besar.
Arahan penting tersebut disampaikan Nanik saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (24/11/2025).
Arahan Presiden: MBG Sebagai Pengungkit Ekonomi Akar Rumput
Nanik Sudaryati menekankan agar SPPG, Mitra, dan Yayasan pengelola MBG wajib melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan.
“Saya ingatkan kepada SPPG, Mitra, dan Yayasan, jangan hanya memberi kesempatan kepada mereka yang punya modal besar. Libatkan petani dan peternak kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan MBG,” tegas Nanik.
Menurutnya, program MBG sejak awal dirancang sebagai pengungkit ekonomi masyarakat bawah. Karena itu, pelibatan petani kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok justru merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pelibatan mereka adalah arahan penting Presiden. MBG ini dari awal memang didesain untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di pelosok,” jelasnya.
Jangan Persulit Izin dan Legalitas Usaha Kecil
Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Nanik mengaku menerima banyak aduan dari petani, peternak kecil, serta UMKM yang mengaku kesulitan untuk menjadi pemasok MBG. Kendala utamanya seringkali terkait perizinan, legalitas usaha, hingga syarat administrasi yang rumit.
Nanik meminta agar pengelola MBG tidak mempersulit pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan finansial dan waktu untuk mengurus legalitas formal.
“Mereka itu miskin dan tidak punya uang untuk mengurus segala macam. Jadi tolong jangan dipersulit dengan aturan harus punya NPWP, SIB, UD, dan sebagainya,” ujarnya.
Menjaga Stabilitas Harga dan Menekan Inflasi Pangan
Pelibatan pelaku usaha kecil secara masif ini juga memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Nanik menegaskan bahwa meningkatnya permintaan bahan pangan akibat makin banyaknya SPPG yang beroperasi dapat memicu kenaikan harga atau inflasi pangan.
“Harga bisa ditekan kalau pasokan meningkat. Dalam rapat inflasi awal pekan kemarin, Jombang menempati peringkat pertama inflasi pangan,” kata Nanik mengingatkan.
Dengan memvariasikan pemasok dan meningkatkan pasokan dari petani lokal, diharapkan potensi kenaikan harga bahan pangan dapat ditekan, sehingga program MBG tetap berjalan efisien dan tidak membebani masyarakat luas.
Bekerja dengan Nurani Kemanusiaan, Bukan Bisnis Semata
Di akhir arahannya, Nanik mengingatkan agar seluruh pengelola SPPG—mulai dari kepala satuan, ahli gizi, akuntan, mitra, hingga yayasan—bekerja dengan hati nurani, bukan sekadar berorientasi bisnis.
“Saya berharap Anda semua memiliki nurani kemanusiaan seperti Presiden Prabowo Subianto ketika mengelola dapur-dapur MBG. Jangan bisnis oriented,” ujar mantan wartawan senior tersebut.
Dengan pelibatan petani kecil, UMKM, dan koperasi, BGN berharap rantai pasok pangan MBG tidak hanya terpenuhi secara kuantitas dan kualitas gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di akar rumput. (*/tur)
