PKB Soroti Penguatan PAD hingga Pemerataan Infrastruktur dalam APBD Barito Utara 2026
MUARA TEWEH, Kalteng.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda APBD 2026 dengan menekankan perlunya penguatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan. Pandangan itu disampaikan anggota Fraksi PKB, H Permana Setiawan, dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan.
Permana menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan anggaran. Ia menyebut kerja bersama tersebut menjadi landasan penting dalam menyusun APBD yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, APBD ini tidak sekadar dokumen tahunan, tetapi benar-benar menjadi alat pembangunan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya, Kamis (4/12/2025. Setelah menelaah seluruh rangkaian pembahasan, Fraksi PKB memberikan lima catatan utama sebagai penegasan sikap terhadap pelaksanaan APBD 2026.
Catatan pertama berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB meminta pemerintah memperbaiki tata kelola BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Permana menilai langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mengalami pemangkasan.
“BUMD harus bekerja lebih profesional. Daerah tidak boleh hanya mengandalkan transfer pusat,” ujarnya.
Catatan kedua menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di daerah terpencil. PKB mengingatkan agar pemerataan menjadi prinsip utama dalam penyaluran anggaran.
“Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal hanya karena akses pembangunan belum merata,” kata Permana.
Catatan ketiga menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia mendorong pemerintah daerah membuka seluas mungkin informasi terkait pelaksanaan program agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Catatan keempat terkait strategi politik anggaran. PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan, terutama bagi proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan besar.
Catatan kelima menyangkut pengelolaan defisit anggaran. Permana mengingatkan agar defisit tetap terkendali dan tidak membebani kemampuan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Menutup penyampaiannya, Permana menyatakan bahwa Fraksi PKB menaruh harapan besar terhadap implementasi APBD 2026. “Kami ingin anggaran tahun depan benar-benar membawa perubahan nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
