KALTENG.CO-Penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 mulai menjadi sorotan publik. Tokoh NU, HRM Khallilur R. Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan peringatan keras terkait integritas proses pemilihan pemimpin dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar mendatang harus bersih dari praktik politik uang (money politics). Menurutnya, hal ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman serius terhadap eksistensi dan jati diri NU sebagai penjaga moral bangsa.
Politik Uang: Penyakit yang Harus Diharamkan
Dalam pernyataannya pada Senin (6/4/2026), Gus Lilur menekankan bahwa politik uang perlu dinyatakan haram secara tegas sejak awal proses Muktamar. Ia menilai, membangun fondasi kepemimpinan NU di atas praktik yang tidak terpuji akan merusak nilai-nilai organisasi.
“Sebelum Muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat, ada satu hal yang harus ditegaskan tanpa kompromi: politik uang adalah haram. NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram,” tegas Gus Lilur.
Praktik ini tidak hanya memengaruhi objektivitas suara peserta, tetapi juga berpotensi menggadaikan masa depan NU kepada kepentingan-kepentingan sempit yang didorong oleh modal finansial.
Risiko Hukum: Dari Korupsi hingga Pencucian Uang (TPPU)
Gus Lilur juga memberikan peringatan mengenai asal-usul dana yang digunakan dalam politik uang. Ia menyoroti risiko hukum yang besar jika dana tersebut bersumber dari praktik korupsi. Jika hal ini terjadi, konsekuensinya akan merembet pada masalah institusional.
Beberapa poin krusial yang disoroti Gus Lilur antara lain:
Keterlibatan Peserta: Seluruh elemen, baik penerima, perantara, maupun distributor dana, harus dipastikan bersih dari praktik ini.
Risiko Institusional: Terlibat dalam aliran dana gelap dapat menyeret NU ke dalam jejaring tindak pidana korupsi.
Bahaya TPPU: Hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum bisa menjerumuskan organisasi ke dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurutnya, menerima uang untuk suara sama saja dengan menjual marwah organisasi kepada pihak yang mungkin memiliki agenda hukum atau politik tertentu.
Urgensi Pembersihan Internal dan Citra Publik
Isu-isu yang belakangan menerpa, seperti tata kelola kekuasaan hingga dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, diakui Gus Lilur telah memengaruhi persepsi publik terhadap NU. Meski proses hukum masih berjalan, NU sebagai organisasi berbasis moral harus responsif terhadap persepsi tersebut.
“Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik melalui keberanian melakukan pembersihan internal, bukan sekadar klarifikasi,” tambahnya.
Mengembalikan NU ke Tangan Ulama, Bukan Politisi
Salah satu tantangan struktural yang dihadapi NU saat ini adalah kecenderungan organisasi dijadikan kendaraan politik. Gus Lilur melihat NU kini tidak hanya didekati, tetapi diperebutkan oleh politisi untuk basis legitimasi dan mobilisasi massa.
Ia juga menyoroti penunjukan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar. Baginya, hal ini harus dilihat sebagai pengingat untuk menjaga batas tegas antara pengabdian tulus kepada organisasi dan pemanfaatan NU untuk kepentingan politik praktis.
Menjaga Independensi NU
Jika independensi hilang, NU dikhawatirkan hanya akan menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan, bukan lagi menjadi kompas moral bangsa. Solusi utama yang ditawarkan Gus Lilur adalah mengembalikan kepemimpinan NU kepada khitah aslinya.
“NU tidak didirikan oleh politisi, tetapi oleh ulama,” pungkasnya. Ia berharap Muktamar 2026 menjadi titik balik untuk memilih pemimpin yang memiliki:
Kedalaman ilmu agama yang otoritatif.
Kejernihan pandangan dalam melihat persoalan umat.
Keteguhan moral yang tidak bisa dibeli dengan materi.
Dengan semangat pembersihan internal dan penegakan etika, diharapkan Muktamar NU 2026 mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi warga Nahdliyin dan seluruh rakyat Indonesia.(*/tur)
