Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Turunkan Stunting, Targetkan Angka 18,8 Persen pada 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah percepatan penanganan stunting melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Penilaian Kinerja tersebut digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Upaya penurunan stunting dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.
Menurut Linae, persoalan stunting tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan anak, tetapi juga memengaruhi kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing daerah dalam jangka panjang. Karena itu, penanganannya memerlukan keterlibatan seluruh pihak secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan, angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebelumnya berada di angka 27 persen pada 2021, kini turun menjadi 22,1 persen pada 2024. “Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Namun upaya percepatan tetap harus diperkuat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Pemprov Kalteng, lanjut Linae, terus menjalankan berbagai program berbasis keluarga sebagai strategi intervensi. Program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan layanan digital pendampingan keluarga, hingga program pemberdayaan lansia dan pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Ia menekankan, target penurunan angka stunting menjadi 18,80 persen pada 2026 harus dicapai melalui penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, menilai pembangunan kependudukan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ia menyebut kualitas penduduk harus dibangun sejak dini melalui pendekatan siklus hidup yang berkelanjutan.
Menurutnya, arah pembangunan kependudukan saat ini mengacu pada Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang menjadi dasar perencanaan jangka panjang selama 20 tahun. Dokumen tersebut kemudian diterjemahkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) lima tahunan di masing-masing daerah. Syahfiri mengungkapkan, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah menyusun dokumen PJPK. Bahkan, delapan daerah di antaranya memperoleh penilaian berkualitas dari BKKBN.
“Penilaian tersebut diberikan berdasarkan integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah, pemenuhan indikator PJPK, analisis situasi kependudukan, hingga keterlibatan lintas sektor dengan dukungan data yang valid,” jelasnya. Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PJPK akan terus dilakukan secara berjenjang untuk memastikan seluruh rencana aksi berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan. (pra)
