
KALTENG.CO-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan tetap berjalan.
Meskipun belakangan ini menuai kritik dan gelombang tuntutan dari kelompok mahasiswa, pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan program nasional tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa program MBG merupakan komitmen prioritas presiden untuk mendongkrak kualitas kesehatan, meningkatkan kecerdasan generasi muda, serta menekan angka stunting di Indonesia secara signifikan.
Urgensi Nyata di Lapangan: Mengapa MBG Tidak Boleh Berhenti?
Menanggapi desakan dari berbagai pihak yang meminta program ini ditinjau ulang atau dihentikan, Qodari memberikan argumen logis mengenai kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak bisa ditunda oleh perdebatan regulasi.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi pemerintah, keberlanjutan asupan gizi bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah adalah hal mutlak yang berkaitan langsung dengan masa depan komoditas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Menghadapi Dinamika dan Tantangan Implementasi
Qodari tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan program berskala masif seperti MBG, kendala di lapangan pasti akan ditemukan. Perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kesiapan logistik di setiap daerah di Indonesia memicu variasi masalah operasional yang tidak terhindarkan.
Ia menilai wajar jika sebuah gagasan besar mengalami dinamika saat diturunkan menjadi program teknis.
“Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya secara blak-blakan.
Namun, Bakom menggarisbawahi bahwa adanya kendala operasional bukanlah alasan untuk mundur atau menghentikan program, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Langkah Taktis Badan Gizi Nasional (BGN)
Guna memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pembenahan tata kelola di berbagai sektor.
Sebagai bagian dari strategi evaluasi tersebut, Kepala BGN Nanik S. Deyang telah mengambil langkah taktis. Salah satunya adalah memetakan kembali kesiapan infrastruktur penunjang di daerah.
Fokus Pembenahan Tata Kelola MBG:
Evaluasi Satuan Pelayanan: Menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini belum beroperasi.
Penataan Regulasi: Menyempurnakan sistem distribusi dan standardisasi menu di tiap wilayah agar sesuai dengan potensi pangan lokal.
Pengawasan Tepat Sasaran: Memastikan data penerima manfaat (ibu hamil, menyusui, balita, dan siswa) tervalidasi dengan baik guna menghindari kebocoran anggaran.
Langkah jeda sementara untuk SPPG yang belum aktif ini murni dilakukan untuk penataan manajemen, sehingga ketika nantinya diaktifkan, satuan pelayanan tersebut dapat langsung bekerja dengan performa maksimal dan minim eror.
Evaluasi untuk Menyempurnakan, Bukan Menghentikan
Pemerintah memandang kritik dari mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki sistem yang ada.
Dengan tetap berjalannya program Makan Bergizi Gratis di bawah kawalan Badan Gizi Nasional, pemerintah optimistis target jangka panjang untuk menciptakan “Generasi Emas” yang bebas stunting tetap berada di jalur yang benar.
Masalah di lapangan akan diselesaikan lewat evaluasi total, namun pemenuhan gizi anak bangsa tidak akan ditunda. (*/tur)



