DPRD Kalteng Dorong Evaluasi Total Infrastruktur Jalan Nasional Pascainsiden Box Culvert Ambruk
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan perencanaan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menilai kejadian tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah perlu segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh jembatan dan box culvert, mulai dari usia konstruksi, tingkat kelayakan, hingga potensi kerawanan kerusakan, terutama pada infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi dan bantaran sungai.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur yang sudah berusia tua atau memiliki tingkat kerawanan tinggi harus menjadi prioritas penanganan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar,” ujarnya. Hafid juga menekankan pentingnya penyusunan program rehabilitasi berdasarkan hasil kajian teknis sehingga anggaran pembangunan benar-benar diarahkan pada infrastruktur yang membutuhkan penanganan mendesak.
Menurutnya, perbaikan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perkiraan, melainkan mengacu pada kondisi riil di lapangan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain evaluasi fisik, ia meminta pengawasan terhadap kualitas pembangunan maupun perbaikan jalan dan box culvert terus diperketat. Setiap pekerjaan konstruksi, kata dia, harus memenuhi standar teknis agar mampu bertahan sesuai umur rencana dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Di sisi lain, Hafid menilai pemerintah juga perlu memperkuat penindakan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya jalan dan jembatan. Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ke depan, ia juga mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan serta menyiapkan jalur alternatif di sejumlah kawasan strategis. Langkah tersebut dinilai penting agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada jalur utama.
“Perencanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Jalan dan jembatan merupakan penopang utama aktivitas masyarakat maupun distribusi hasil sumber daya alam, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi peningkatan beban lalu lintas di masa mendatang,” pungkasnya. (bam)
